RADARSOLO.COM – Penetapan Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani bersama dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipastikan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan maupun program pembangunan.
Sejumlah jabatan yang ditinggalkan telah diisi pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh), agar pelayanan kepada masyarakat berjalan normal.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menegaskan, seluruh program pemerintahan yang telah direncanakan, termasuk visi dan misi kepala daerah tetap dilanjutkan sesuai rencana.
Menurutnya, pemerintah daerah sudah koordinasi dan konsolidasi internal untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Baca Juga: Gantikan Etik Suryani Pimpin Upacara Hari Lahir Sukoharjo, Eko Sapto Ingatkan Nilai-Nilai Tri Dharma
“Kami sudah koordinasi dan konsolidasi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Roda pemerintahan berjalan, pelayanan juga tetap berjalan seperti biasa,” kata Eko Sapto, Rabu (15/7).
Eko Sapto menambahkan, Pemkab Sukoharjo juga melanjutkan penyusunan arah pembangunan di 2027.
Dokumen perencanaan anggaran bahkan telah disampaikan ke DPRD Sukoharjo untuk dibahas lebih lanjut.
Salah satu prioritas yang diusulkan, yakni peningkatan anggaran sektor infrastruktur.
Pemkab mengusulkan kenaikan alokasi anggaran lebih dari 25 persen dibandingkan 2026, untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Ada beberapa poin yang mungkin di 2027 akan menjawab keinginan masyarakat. Terutama bidang infrastruktur, anggarannya kami usulkan naik lebih dari 25 persen,” imbuhnya.
Anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan dan penanganan 15 titik drainase, rehabilitasi 16 ruas jalan, peningkatan 11 ruas jalan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan di berbagai wilayah.
Selain itu, pemkab juga memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Pemkab telah mengusulkan tambahan anggaran.
“Supaya tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak dilayani saat hendak berobat. Nanti kami siapkan melalui bantuan operasional,” ujar Eko Sapto.
Di sisi lain, Eko Sapto mengakui penetapan Etik sebagai tersangka oleh KPK menjadi keprihatinan tersendiri. Meski demikian, dia meminta seluruh jajaran pemerintah tetap fokus bekerja dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami hormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Tetapi, kami juga harus mengambil hikmah. Ini momentum untuk mengevaluasi diri, menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel,” bebernya. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo