RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo genjot penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), melalui berbagai sumber pendanaan pada tahun ini.
Percepatan ini untuk menekan angka RTLH yang masih terpaku di angka 4.469 unit pada 2025.
Untungnya, Kota Makmur dapat jatah penanganan ribuan unit RTLH.
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Herry Mulyadi menjelaskan, penanganan RTLH tahun ini dilakukan secara kolaboratif.
Anggarannya bersumber dari pemerintah pusat, APBD Sukoharjo, bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Jawa Tengah, serta dukungan swasta dan lembaga sosial.
“Penanganan RTLH tidak hanya mengandalkan APBD kabupaten, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Jateng, pengembang perumahan, perusahaan melalui CSR (corporate social responsibility), serta Baznas. Kolaborasi ini kunci mempercepat pengurangan RTLH di Sukoharjo,” jelas Herry.
Herry menambahkan, tahun ini APBD Sukoharjo disedot untuk penanganan 205 unit RTLH.
Kemudian 260 unit RTLH dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digelontor pemerintah pusat.
Lalu dari Bankeu Pemprov Jateng 165 unit, ditambah alokasi 50 unit dari APBD Perubahan 2026.
Sedangkan dukungan dari Gelora Peduli, gabungan para pengembang perumahan di Sukoharjo, menyasar 34 unit RTLH.
Porsi terbesar penanganan RTLH tahun ini berasal dari program BSPS pemerintah pusat, yang mencapai 1.009 unit.
Program tersebut menyasar warga miskin di 167 desa dan kelurahan di Sukoharjo.
Hingga kini pengerjaan rehab RTLH melalui BSPS telah rampung 260 unit. Sedangkan 749 unit lainnya masih menjalani proses verifikasi dan validasi calon penerima manfaat.
“Setelah verifikasi dan validasi selesai, segera dilanjutkan pembangunannya. Kami menargetkan seluruh pengerjaan BSPS selesai sebelum Desember,” jelasnya.
Baca Juga: Redakan Tantrum Siswa Sekolah Rakyat Sukoharjo, Tunjuk Wali Asuh Gantikan Peran Orang Tua
Selain itu, penanganan RTLH diperkuat melalui program CSR perusahaan dan Baznas Sukoharjo.
Menurut Herry, Baznas selama ini cukup responsif membantu warga kurang mampu yang rumahnya rusak akibat bencana alam.
Sementara itu, pelibatan pengembang perumahan melalui gerakan kolaborasi rehab RTLH, juga berkontribusi positif dalam percepatan penanganan RTLH.
Esensi dari program ini bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan rumah yang layak huni, warga bisa tinggal lebih nyaman, sehat, dan aman. Harapannya, jumlah RTLH di Sukoharjo terus menurun dari tahun ke tahun,” beber Herry. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo