RADARSOLO.COM – Polres Sukoharjo mulai memetakan berbagai potensi kerawanan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026.
Mulai dari polarisasi antarpendukung, politik uang, serangan fajar, hingga perang informasi di media sosial.
Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo menegaskan, seluruh tahapan pilkades akan mendapat pengamanan agar berlangsung aman, damai, dan kondusif.
Deteksi dini menjadi salah satu strategi utama untuk mencegah potensi konflik sejak awal.
Baca Juga: Karnaval Mobil Hias Di Sukoharjo Ditiadakan, Produsen Tetap Banjir Pesanan
”Polres Sukoharjo mengedepankan konsep pengamanan yang mampu menciptakan situasi aman, nyaman, dan terkendali selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung,” jelasnya, kemarin (9/8).
Menurut Anggaito, pilkades memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pemilu pada umumnya.
Kontestasi berlangsung dalam lingkup wilayah yang relatif kecil dengan hubungan kekerabatan masyarakat yang cukup erat.
Kondisi tersebut bisa menjadi potensi kerawanan apabila dinamika politik tidak dikelola dengan baik.
Baca Juga: Si Jago Merah Mengamuk Di Perbukitan Kecamatan Bulu Sukoharjo
”Sejumlah potensi kerawanan telah diidentifikasi. Di antaranya polarisasi masyarakat, konflik antarpendukung, praktik politik uang, ketidaknetralan aparatur desa, penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media sosial, hingga penolakan terhadap hasil pemungutan suara,” katanya.
Ancaman serangan fajar dan perang informasi di ruang digital juga menjadi perhatian.
Tidak menutup kemungkinan muncul aksi massa setelah penetapan hasil apabila terdapat pihak yang tidak menerima hasil Pilkades.
”Mengantisipasi hal tersebut, Polres Sukoharjo menyiapkan strategi pengamanan secara multidimensi. Langkah tersebut mencakup deteksi dini dan kegiatan intelijen, pemetaan desa yang dinilai rawan, koordinasi lintas instansi, hingga deklarasi Pilkades damai," ujarnya.
Selain itu, patroli siber akan dioptimalkan untuk mengantisipasi penyebaran hoaks maupun provokasi di media sosial.
Peran Bhabinkamtibmas dan personel Polsek juga diperkuat untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sekaligus mendeteksi potensi konflik di tingkat desa.
”Polres juga menyiapkan rencana kontinjensi serta personel cadangan yang dapat digerakkan ke desa dengan tingkat kerawanan tinggi. Pengamanan tidak hanya difokuskan saat hari pemungutan suara, tetapi dilakukan sejak seluruh tahapan pilkades dimulai hingga penetapan hasil," kata dia.
Kapolres menekankan, keberhasilan pilkades bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.
Sinergi antara pemerintah daerah, panitia pilkades, calon kepala desa, pendukung, tokoh masyarakat, serta warga menjadi kunci menjaga situasi tetap kondusif.
”Seluruh pihak harus bersama-sama menjaga agar pelaksanaan pilkades berjalan aman, damai, dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sebagai informasi, Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Sukoharjo akan digelar di 126 desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Desember.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan dukungan dari sisi regulasi maupun penganggaran. Seluruh tahapan diharapkan berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil), serta transparan dan akuntabel. (kwl/adi)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo