Kemahalan, Tarif Sewa Gedung Milik Pemerintah Di Sukoharjo Disorot

Iwan Kawul • Dipublikasikan Selasa, 18 Agustus 2026 | 14:03 WIB
Forum Aliansi Aktivis Sukoharjo (FAAS) beraudiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo di Gedung GP3D, Selasa (18/8).
Forum Aliansi Aktivis Sukoharjo (FAAS) beraudiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo di Gedung GP3D, Selasa (18/8).

RADARSOLO.COM – Forum Aliansi Aktivis Sukoharjo (FAAS) beraudiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo di Gedung GP3D, Selasa (18/8).

Audiensi tersebut menjadi ruang dialog untuk meluruskan persepsi, sekaligus menyampaikan sejumlah masukan terkait pembangunan dan pengembangan Kota Makmur.

Tak sendirian, Sapto didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Abdul Haris Widodo dan Kepala Kesbangpol Budi Santoso.

“Kami menjelaskan fungsi FAAS itu sendiri. Jangan sampai terjadi silang pendapat seperti kemarin. Ada tafsir bahwa FAAS dianggap kelompok yang memusuhi pemerintah. Padahal itu keliru besar,” ujar Koordinator FAAS Ndableg Suronegoro.

Baca Juga: Biaya Swadaya, Ribuan Petani Sukoharjo Upacara HUT Kemerdekaan RI Di Lapangan Desa Pondok

Ndableg menjelaskan, FAAS justru berupaya menjadi salah satu jalur penyampaian aspirasi masyarakat dari bawah kepada pemerintah.

Menurutnya, persoalan selama ini lebih banyak terjadi karena arus informasi dari masyarakat kepada pemerintah tidak tersampaikan secara utuh.

“Kami tidak melakukan perlawanan. Kami tetap berjalan melalui koridor yang baik dan benar sesuai kemampuan FAAS. Karena sekarang terjadi pergantian pimpinan daerah, kami perlu meluruskan kepada Pak Sapto agar tidak terjadi silang pendapat,” katanya.

Ndableg menambahkan, Plt Bupati Sukoharjo telah menerima penjelasan tersebut dan memahami posisi serta fungsi FAAS sebagai mitra kritis pemerintah.

Selain persoalan komunikasi, FAAS juga menyampaikan sejumlah masukan terkait pemanfaatan fasilitas publik, khususnya Gedung GP3D, Gedung Budi Sasono, dan Taman Budaya Suryaani.

FAAS meminta pemerintah meninjau kembali tarif sewa sejumlah gedung milik pemerintah agar lebih terjangkau masyarakat.

Menurut Ndableg, fasilitas tersebut pada hakikatnya dibangun menggunakan uang rakyat sehingga masyarakat juga harus mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkannya.

“Jangan sampai terlalu memberatkan masyarakat. Hakikatnya keberadaan gedung ini dibiayai dari pajak rakyat. Kalau biaya sewanya sampai Rp25 juta-Rp30 juta, siapa yang mampu? Harapan kami ditinjau ulang supaya masyarakat bisa menikmati dan menggunakan fasilitas tersebut sesuai kemampuan,” ungkapnya.

FAAS juga mendorong pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik baru, tetapi terlebih dahulu mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia.

Pengembangan fasilitas baru ke depan juga diharapkan mengedepankan aspek keadilan dan tidak tebang pilih.

Sementara itu, Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan, pertemuan dengan FAAS merupakan bagian dari upaya menggali berbagai persoalan dan masukan dari masyarakat.

Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Pemkab Sukoharjo Hapuskan Denda Tunggakan PBB-P2 Periode 2012-2025

“Ini makan siang sama teman-teman, menggali masalah. Seperti biasa, makan siang sama teman-teman dari aktivis yang terwadahi dalam FAAS,” kata Sapto.

Menurutnya, banyak hal yang menjadi bahan masukan, mulai dari seni, budaya, komunikasi antara pemerintah dengan aktivis, pengembangan Kabupaten Sukoharjo hingga potensi yang ada di berbagai wilayah.

 Sapto juga memberikan sinyal bahwa sejumlah masukan yang disampaikan FAAS akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.

“Ada, ada. Nanti ditunggu kejutannya,” ujarnya singkat.

Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo menambahkan, Pemkab Sukoharjo terbuka untuk berkolaborasi dengan FAAS, termasuk melalui kegiatan Jagongan Proliman yang selama ini menjadi ruang diskusi dan interaksi masyarakat.

“Jagongan Proliman yang diselenggarakan FAAS, insyaallah tetap berlanjut. Nanti bagaimana kita bisa kolaborasi terkait tema-tema yang diangkat. Sama-sama kita membesarkan Sukoharjo,” kata Haris.

Menurut dia, Jagongan Proliman tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi juga dapat diarahkan untuk menghidupkan kawasan Proliman melalui berbagai kegiatan masyarakat.

“Bagaimana Jagongan Proliman ini nanti bisa menghidupkan kawasan Proliman, baik kuliner, pengrajin dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya masalah jagongan, tetapi bagaimana gedung ini nanti bisa berjalan,” jelasnya.

Haris bahkan menilai kawasan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ruang aktivitas masyarakat.

Baca Juga: Abu Bakar Baasyir Upacara HUT Kemerdekaan RI Di Pondok Ngruki Sukoharjo

Salah satunya dengan memanfaatkan area teras gedung untuk pentas seni maupun kegiatan komunitas.

“View-nya bagus. Bagaimana kalau terasnya digunakan, nanti ada pentas atau apa, sehingga menjadi ramai. Ini satu hal yang menarik bagi saya,” ujarnya.

Pengembangan tersebut, lanjut Haris, dapat melibatkan lebih banyak komunitas dan penggiat UMKM.

Dengan demikian, fasilitas yang ada tidak hanya menjadi gedung pertemuan, tetapi juga ruang bersama yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, seni dan budaya masyarakat. (kwl/fer)

Editor : fery ardi susanto
Sumber : Radar Solo
Tarif sewa gedung pemerintah sukoharjo fasilitas publik