RADARSOLO.COM – Data kesejahteraan masyarakat berbasis desil mulai menuai keluhan di Sukoharjo.
Sejumlah warga merasa peringkat desil dalam data pemerintah tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi mereka saat ini.
Dampaknya, warga yang tercatat berada di desil tinggi kesulitan mengakses sejumlah program bantuan, termasuk beasiswa pendidikan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo dr. Yunia Wahdiyati mengatakan, keluhan masyarakat terkait data desil cukup banyak diterima.
Baca Juga: Niat Pulang Istirahat, Kuli Bangunan Tertemper KA Batara Kresna Di Polokarto Sukoharjo
Salah satu persoalan yang muncul adalah warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan pendidikan, tetapi terkendala status desil dalam sistem.
“Terkait dengan desil ini, kami mendapat banyak keluhan dari masyarakat. Salah satu alasannya, warga ini sebenarnya berpeluang mendapatkan beasiswa pendidikan, tetapi karena desil atas tidak bisa mengumpulkan data pendukung,” ungkap Yunia.
Menurutnya, warga yang merasa data tersebut tidak menggambarkan kondisi ekonomi terkini dapat mengajukan pemutakhiran.
Caranya melalui laman Cek Bansos atau datang langsung ke pemerintah desa/kelurahan maupun dinsos.
Warga diminta melampirkan data pendukung yang menggambarkan kondisi sebenarnya, seperti foto dan surat keterangan tidak mampu.
“Bisa secara mandiri melakukan pemutakhiran data di website Cek Bansos, atau datang ke desa/kelurahan atau ke dinsos. Di situ nanti silakan sampaikan data yang sebenarnya disertai dengan data pendukung,” jelasnya.
Namun, Yunia mengingatkan proses tersebut tidak instan.
Data yang diperbarui harus melalui mekanisme dalam sistem sehingga hasilnya baru dapat terlihat sekitar tiga bulan.
“Rilis data baru hasil pemutakhiran data baru tidak bisa cepat. Waktunya sekitar tiga bulan, sehingga tidak bisa serta-merta karena itu sudah sistem,” terangnya.
Pemutakhiran juga tidak otomatis membuat peringkat desil seseorang turun.
Penentuan tetap bergantung pada sejumlah indikator yang digunakan dalam sistem.
Baca Juga: Kemahalan, Tarif Sewa Gedung Milik Pemerintah Di Sukoharjo Disorot
Yunia mencontohkan, kondisi ekonomi seseorang bisa berubah, tetapi sejumlah data yang menjadi indikator belum tentu langsung ikut berubah.
Salah satunya data penggunaan listrik yang terhubung dengan nomor induk kependudukan (NIK).
“Beberapa waktu lalu si A ini tergolong mampu dan listrik yang ada di rumahnya di atas 2.000 Watt. Namun akhir-akhir ini karena suatu hal menjadi tidak mampu tetapi listrik yang digunakan tetap sama, maka yang terbaca oleh sistem data si A ini belum berubah karena listrik itu berhubungan dengan NIK,” jelasnya.
Sebab itu, masyarakat diminta memberikan data secara jujur dan melengkapinya dengan bukti pendukung.
Langkah tersebut penting agar kondisi ekonomi terbaru dapat tercermin dalam basis data pemerintah.
Di tengah keresahan soal desil, beredar pula informasi bahwa masyarakat yang masuk desil 5 ke atas nantinya tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.
Yunia meminta warga tidak buru-buru mempercayai informasi tersebut.
Hingga kini, Dinsos Sukoharjo mengaku belum menerima ketentuan resmi terkait pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil.
“Sampai dengan saat ini, kami belum mendapatkan informasi resmi mengenai hal itu. Karena itu masyarakat diminta untuk selalu meng-update informasi dari laman-laman resmi,” katanya.
Dinsos mengimbau masyarakat tidak menjadikan media sosial sebagai satu-satunya sumber informasi mengenai kebijakan pemerintah.
Warga diminta mengecek informasi melalui kanal resmi kementerian dan lembaga terkait agar tidak salah memahami dampak maupun konsekuensi data desil. (kwl/bun)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo