RADARSOLO.COM – Kasus korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani dan dua pejabat, menjadi pelajaran serius bagi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.
Seluruh aparatur sipil negara (ASN) diimbau tidak lengah dan terus menjaga integritas. Hal ini disampaikan Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo di Gedung Budi Sasono, Rabu (2/9).
Kegiatan refreshment of integrity tersebut diikuti pejabat struktural, kepala sekolah, jajaran badan usaha milik daerah (BUMD), hingga kepala desa.
Sapto menegaskan, kegiatan ini untuk meneguhkan komitmen seluruh ASN.
“Para ASN yang hadir, pejabat struktural, kepala sekolah, BUMD, dan kepala desa, semuanya meneguhkan komitmennya untuk menjaga Sukoharjo tidak ada KKN,” tegas Sapto.
Baca Juga: Gerebek Kasino Di Sukoharjo, Sita Dua Mesin Tembak Ikan
Menurut Sapto, kegiatan ini menjadi sarana untuk belajar atas persoalan yang terjadi sebelumnya.
Sapto kembali menegaskan, pengalaman tersebut harus menjadi pembelajaran.
“Artinya ini belajar dari persoalan yang kemarin. ASN didorong untuk lebih berintegritas,” imbuhnya.
Integritas tidak sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut komitmen pribadi setiap ASN. Maka diperlukan upaya secara menyeluruh, untuk memastikan komitmen antikorupsi tetap terjaga.
“Ada upaya 360 derajat di internal penyelenggaraan negara untuk komitmen anti-KKN. Integritas ini meliputi komitmen terhadap diri sendiri,” bebernya.
Sementara itu, Plt Inspektur Daerah Sukoharjo Ipung Djoko Poernomo mengaku kegiatan ini untuk penyegaran komitmen integritas ASN.
“Berkaca peristiwa kemarin, sifat manusia kadang-kadang lupa dan mudah terpengaruh. Maka perlu disegarkan kembali. Di-refresh,” ujar Ipung.
Ipung mengaku, kegiatan tersebut bukan sekadar membuat kembali pakta integritas.
Sebab, pakta integritas secara rutin telah ditandatangani oleh para pejabat maupun pegawai.
“Kalau pakta integritas, setiap tahun kita juga menandatangani. Ini lebih kepada menyegarkan kembali komitmen yang sebenarnya sudah kita angkat pada setiap pelantikan pejabat,” jelasnya.
Baca Juga: Bongkar Modus Kasino Di Sukoharjo: Pejudi Parkir Jauh Dijemput Ojol, Masuk Pakai Kode Khusus
Selain penguatan internal, Inspektorat juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun aduan apabila menemukan dugaan pelanggaran.
Menurut Ipung, kanal pengaduan resmi disediakan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Bahkan, laporan yang disampaikan masyarakat melalui pesan WhatsApp akan tetap ditindaklanjuti.
“Ada kanal-kanal aduan yang dapat dipakai oleh semua masyarakat untuk memberikan masukan atau laporan. Aduan yang resmi, bahkan hanya lewat WhatsApp pun pasti saya tanggapi, saya tindak lanjuti,” tegasnya. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo