RADARSOLO.COM – Pembangunan Pujasera Alun-Alun Sukoharjo menunjukkan progres menggembirakan.
Memasuki minggu ke-11 pelaksanaan, realisasi pekerjaan telah mencapai 40,14 persen, jauh melampaui progres yang direncanakan sebesar 28,99 persen.
Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Diskopumdag) Sukoharjo Agus Poncowarno mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan proyek berjalan lebih cepat dari target.
“Realisasi sampai minggu ke-11 mencapai 40,14 persen, sedangkan rencana 28,99 persen. Artinya terdapat deviasi positif sebesar 11,16 persen,” terang Agus.
Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi mingguan periode 31 Agustus-5 September 2026, pembangunan Pujasera Alun-Alun Sukoharjo memiliki jangka waktu pelaksanaan 180 hari kalender.
Baca Juga: Revitalisasi Stadion Gelora Merdeka Jombor Sukoharjo Dimulai, Rp 2,6 Miliar Untuk Drainase Lapangan
Hingga minggu ke-11, waktu yang telah berjalan mencapai 77 hari, sehingga masih tersisa 103 hari pelaksanaan.
Agus mengatakan percepatan progres tersebut menjadi modal penting agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Terlebih, pengerjaan masih menyisakan sejumlah tahapan penting yang harus dikebut dan dikawal kualitasnya.
“Yang menjadi perhatian bukan hanya mengejar progres, tetapi pekerjaan harus tetap sesuai spesifikasi dan kualitas yang ditentukan. Koordinasi di lapangan terus dilakukan untuk memastikan setiap kendala bisa segera ditangani,” ujarnya.
Dari rincian pekerjaan, capaian terbesar sementara berasal dari pekerjaan struktur yang telah mencapai 28,54 persen.
Sementara pekerjaan arsitektur mencapai 7,83 persen dan pekerjaan persiapan 3,77 persen.
Adapun pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) belum menunjukkan progres dalam laporan minggu ke-11.
"Pekerjaan dimulai 22 Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada 16 Desember 2026" ujarnya.
Baca Juga: Pilketos SMAN 3 Sukoharjo Pakai E-Voting, Dapat Pendampingan Langsung Dari KPU
Agus menegaskan, monitoring akan terus dilakukan bersama pihak pelaksana, konsultan pengawas, perencana, dan pejabat pembuat komitmen (PPK).
Kolaborasi tersebut diperlukan agar percepatan yang sudah dicapai tidak menimbulkan persoalan pada tahapan berikutnya.
“Setiap kekurangan maupun persoalan di lapangan langsung diidentifikasi dan dibahas bersama. Setelah itu dicari solusi dan ditindaklanjuti supaya pelaksanaan tetap lancar,” tandasnya. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo