SUKOHARJO – Gedung Menara Wijaya Setda Sukoharjo kembali didatangi tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (11/9).
Tim antirasuah tersebut menyambangi dua organisasi perangkat daerah (OPD).
Yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sukoharjo.
Kedatangan tim KPK kali ini kembali menarik perhatian di tengah proses pengusutan perkara dugaan korupsi yang menyeret lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.
Tim datang menggunakan mobil Toyota Innova, dengan pengawalan dari aparat kepolisian.
Baca Juga: Tak Kuat Tahan Beban Truk Yang Lewat, Jembatan Tua Di Sukoharjo Amblas
Aktivitas tim KPK berlangsung singkat. Mereka meninggalkan kompleks Setda Sukoharjo sekira pukul 10.50 WIB.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPKP Sukoharjo Taufiq Aditama membenarkan kedatangan tim KPK ke kantornya.
Namun, KPK tidak melakukan penyitaan maupun membawa dokumen atau barang dari DPKP.
“Tim KPK datang sekira pukul 10.30. Ada enam orang. Di DPKP menanyakan siapa saja kepala dinasnya, seperti itu,” kata Taufiq.
Taufiq menjelaskan, pertanyaan yang disampaikan tim KPK berkaitan dengan struktur kepemimpinan DPKP pada periode 2020-an.
Taufik mengaku baru menjabat sebagai Plt Kepala DPKP per 1 September 2026.
Sejumlah nama pernah memimpin DPKP pada periode tersebut.
Di antaranya Suraji yang memasuki masa pensiun pada 2022. Setelah itu, jabatan kepala dinas sempat diisi RM Suseno Wijayanto sebagai Plt.
Kepemimpinan kemudian dilanjutkan Lanjar Budi Wahyono yang telah meninggal dunia, sebelum kembali dijabat oleh Plt Suyamto.
“Yang ditanya lebih ke tahun-tahun 2020-an,” ujarnya.
Taufiq menegaskan, pemeriksaan di kantornya berlangsung sekitar 15 menit.
Baca Juga: Progres Pembangunan Pujasera Alun-Alun Sukoharjo Lebih Cepat 11 Persen
Tim KPK, kata dia, hanya meminta keterangan mengenai siapa saja pejabat yang pernah menduduki posisi kepala DPKP.
“Tidak ada yang dibawa sama sekali. Hanya menanyakan siapa kepala dinas waktu itu. Sekitar 15 menit. Baru ini tim KPK datang ke kantor DPKP Sukoharjo,” ungkapnya.
Selain DPKP, tim KPK juga mendatangi BKPSDM Sukoharjo. Namun, belum diketahui secara rinci materi yang dimintakan kepada jajaran BKPSDM.
Kedatangan tim KPK tersebut rupanya belum diketahui Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo.
Ditemui terpisah di kantor bupati, Sapto mengaku belum menerima laporan terkait aktivitas tim KPK di lingkungan Setda.
“Malah enggak tahu saya. Belum tahu. Saya rapat maraton dua acara tadi. Belum ada informasi, belum ada laporan,” kata Sapto.
Sapto menyebut sejak pagi hingga siang dirinya mengikuti sejumlah agenda rapat.
Baca Juga: Revitalisasi Stadion Gelora Merdeka Jombor Sukoharjo Dimulai, Rp 2,6 Miliar Untuk Drainase Lapangan
Di antaranya pembahasan review Detail Engineering Design (DED) kawasan Alun-Alun Setya Negara dan kawasan Proliman.
Selain itu, terdapat paparan salah satu BUMD mengenai review kondisi BUMD eksisting.
Meski belum mendapatkan laporan, Sapto memastikan akan mengecek informasi mengenai kedatangan tim KPK ke dua OPD tersebut.
“Kami cek nanti,” bebernya. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo