RADARSOLO.COM-Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Wonogiri melaksanakan kegiatan reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 pada 7–8 Februari 2025.
Agenda tersebut dilakukan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Reses ini merupakan momentum penting bagi wakil rakyat untuk menampung saran, masukan, dan keluhan warga.
Setelah kegiatan, setiap anggota DPRD diwajibkan melaporkan hasilnya kepada pimpinan dewan melalui fraksi masing-masing.
Laporan kolektif telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada 17 Februari 2025.
Berikut rangkuman aspirasi dari masing-masing fraksi:
Fraksi PDI Perjuangan
- Fasilitas pendidikan perlu ditingkatkan, terutama pembangunan talud di sekolah-sekolah di kawasan rawan longsor.
- Mendorong pelatihan soft skills tenaga kesehatan, khususnya di puskesmas agar pelayanan lebih humanis.
- Menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab dalam pemeliharaan.
Baca Juga: DPRD Wonogiri Sepakati KUA dan PPAS 2025, Beri Tiga Rekomendasi
Fraksi Partai Golkar
- Mendesak percepatan vaksinasi hewan ternak untuk mencegah kerugian akibat wabah PMK.
- Sorotan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur, termasuk proyek jalan dan fasilitas Stadion Pringgondani yang dinilai kurang memadai.
Fraksi PKS
- Menyoroti defisit APBD 2025 sebesar Rp 97,6 miliar dan mendorong peningkatan PAD dari sektor pajak, retribusi, dan UMKM.
- Apresiasi atas capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,54, namun meminta program lanjutan berbasis data untuk menuntaskan masalah.
- Meminta penataan PKL malam hari secara solutif, bukan penggusuran.
Baca Juga: DPRD Wonogiri Setujui Raperda tentang Perubahan APBD 2024
Fraksi Gerindra Plus PAN
- Pembangunan jalan usaha tani untuk menunjang distribusi hasil pertanian.
- Meminta pemetaan potensi penyakit akibat perubahan cuaca oleh Dinas Kesehatan.
- Perbaikan infrastruktur jalan dan drainase agar lebih aman dan lancar.
- Optimalisasi lampu penerangan jalan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan tindak kriminal.
Fraksi Kebangkitan Bangsa Demokrat
- Evaluasi kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer, karena menyulitkan masyarakat.
- Soroti antrean solar di SPBU yang berdampak pada angkutan umum dan distribusi barang.
- Prioritaskan perbaikan jalan rusak dengan skala kebutuhan masyarakat.
- Dorong pengembangan pariwisata lokal berbasis masyarakat, dengan promosi dan pelestarian lingkungan.
- Dukungan terhadap modernisasi sektor pertanian dan ketahanan pangan lokal.
- Usul verifikasi ulang data BPJS, PBI, dan KIS untuk memastikan layanan kesehatan tepat sasaran. (*)