Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, pemkab tidak bisa melarang kepulangan warganya yang merantau. “Sesuai dengan keputusan saya bahwa pemudik adalah warga kita, masyarakat kita. Jadi, saya tidak mungkin melarang mereka mudik,” jelas pria yang akrab disapa Jekek ini, kemarin (2/4).
Dalam kondisi apapun, kata Jekek, pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan dalam konteks melarang atau memperbolehkan mudik. Bagi warga Wonogiri, mudik sudah menjadi budaya yang sudah berjalan sejak turun temurun.
“Dari awal kami memperbolehkan warga mudik, tapi kami juga berpesan hati-hatilah. Mulai menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” tutur dia.
Bupati mengatakan, perlu dijelaskan juga social distancing itu seperti apa pelaksanaan di lapangan. Hal itu harus disampaikan agar para pemudik memiliki kesadaran.
Pemkab Wonogiri juga sudah siap menghadapi gelombang mudik. Yakni, dengan menyiapkan petugas paramedis di terminal bersama dengan TNI/Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Relawan pun turut hadir memberikan edukasi kepada para pemudik. Hal itu adalah bentuk kesiapan Wonogiri dalam menerima para pemudik.
“Termasuk rumah sakit sudah kami siapkan dengan ruang isolasinya. Apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan pun kami sudah siap,” tegasnya.
Dia mengatakan, upaya pemerintah adalah mengantisipasi penularan Covid-19. Sejak awal dia tidak berpikiran melarang pemudik k pulang. Sebab, menurut mereka adalah warga Wonogiri yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah.
Bagaimana dengan para pemudik yang menggunakan transportasi pribadi? Jekek telah menggerakkan semua camat untuk berkoordinasi dengan para kepala desa dan lurah. Mereka diminta memberikan tanggung jawab baru kepada ketua RT dan RW. Yakni, mendata warga yang datang dari perantauan.
Warga yang datang diminta melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selain itu, apabila ada gejala-gejala klinis seperti demam dan batuk segera direkomendasikan untuk memeriksakan diri di puskesmas.
Dari data Terminal Induk Giri Adipura Wonogiri, sejak 15 Maret hingga 1 April pukul 12.00 terdapat 29.908 penumpang bus antarkota antarprovinsi (AKAP) tiba. Dari hasil screening awal yang dilakukan petugas, hanya 58 pemudik yang memiliki gejala panas, batuk maupun pilek. Itupun tak semuanya memiliki gejala yang bersamaan.
Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan, pemerintah sampai saat ini belum mempersiapkan tempat khusus sebagai lokasi isolasi pemudik. Namun bupati lebih mengutamakan petugas di sejumlah terminal dan personel dari gugus tugas pencegahan virus korona. Hingga ini pemudik yang tiba di Karanganyar 2.400 orang dari berbagai kota.
“Kami sudah siapkan petugas di terminal, belum perlu tempat untuk isolasi. Karena petugas di terminal, selain mendata dan memberikan sosialisasi, mereka kami tugaskan untuk memberikan edukasi kepada pemudik agar rajin cuci tangan, kemudian karantina mandiri dua pekan. Nanti bidan-bidan desa itu akan terus memantau,” jelas bupati.
Terpisah, Ketua III Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani mengatakan, pemkab tak keberatan dengan pemudik yang pulang ke Boyolali. Sebagai upaya pencegahan, SOP protokol kesehatan bakal diterapkan. Bahkan, di tingkat kecamatan sudah mulai menginventarisasi pemudik yang bakal datang dari luar daerah. Sampai saat ini tercatat 5.186 pemudik tiba. Kemudian, pemudik yang datang langsung diperiksa oleh petugas puskesmas.
“Harapannya siapapun yang mudik ke Boyolali bisa jaga diri. Tinggal dulu di rumah selama 14 hari. Masyarakat juga harus bisa saling menjaga. Antara yang baru datang dengan lingkungan sekitar agar semua aman,” tutur Wiwis. (al/rud/wid/bun/ria)
Data Pemudik via Angkutan Umum di Eks Karesidenan Surakarta per Kamis (2/4)
Wonogiri: 29.908 pemudik
Karanganyar: 2.016 pemudik
Sragen: 7.780 pemudik
Klaten: 11.119 pemudik
Sukoharjo: 8.000 pemudik
Boyolali: 5.185 pemudik Editor : Perdana Bayu Saputra