Di antaranya disebutkan dengan banyaknya perantau asal Kota Sukses membuat kualitas pendidikan di Wonogiri tidak optimal. Masyarakat hanya ingin segera lulus sekolah untuk dapat bekerja di kota besar.
Masing-masing paslon diminta memaparkan solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Termasuk cara mencegah anak putus sekolah dan pernikahan dini.
Calon wakil bupati (cawabup) Joko Purnomo menuturkan, ada titik lemah pada kebijakan pemerintah dalam proses pemberdayaan di tingkat dasar. Dia menuding banyak program bantuan yang ditujukan kepada masyarakat salah sasaran.
“Kita harus membenahi sistem pendidikan dasar. Ketika pendidikan dasarnya selesai, pendidikan selanjutnya juga bakal selesai. Dunia pendidikan itu bisa dibuat menjadi dunia paling menyenangkan,” ungkapnya.
Merespons pernyataan Joko Purnomo, petahana Joko Sutopo mengklaim distribusi bantuan kepada warga sudah cukup baik. Buktinya, kualifikasi data penerima bantuan di Wonogiri terbaik di Jawa Tengah. Data yang sama di tingkat nasional, Wonogiri mendapat ranking 19.
Terkait program yang disebut Joko Purnomo tidak tepat sasaran, Joko Sutopo menyebut pintu masuk program adalah data.
“Kalau kualitas data sudah seperti itu, maka problem sosialnya adalah satu kesadaran kolektif. Pemecahan masalah tentang pembenahan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi harus secara konstruktif dan berkelanjutan,” urai cabup petahana yang akrab disapa Jekek itu.
Di tema strategi peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, pihak Harjo ingin kompetensi guru betul-betul diperhatikan. Menurut Joko Purnomo, peningkatan kesejahteraan harus sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.
“PAD kita cukup tinggi. Saya yakin itu cukup dalam memenuhi kebutuhan guru,” katanya.
Dari kacamata Joko Sutopo, meningkatkan kompetensi guru harus ada keseimbangan. Sebaik apapun kualitas guru, ketika tidak ditunjang kesejahteraan, maka bakal kurang bersemangat bertugas.
Hal tersebut menurut Joko Sutopo terjadi di Wonogiri sebelum dia menjabat bupati. "Pemerintahan di era kami yang berani mengalokasikan anggaran bersumber dari APBD. Kami dorong dengan melahirkan kebijakan baru,” ucapnya.
Terobosan baru itu, lanjut Joko Sutopo, antara lain pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. “Konsep ini akan kami jaga. Di tahun 2020, kami juga melakukan program seragam gratis bagi siswa SD dan SMP. Itu wujud semangat pemerintah mewujudkan pendidikan berkualitas," bebernya.
Menanggapi hal tersebut, cabup Hartanto mengakui program pemkab sudah cukup bagus. Tapi, dia menilai peran aktif masyarakat dalam membangun Wonogiri belum memuaskan. Sebab, banyak warga memilih merantau.
“Investasi tidak bisa masuk, sehingga usaha-usaha lain tidak bisa berkembang. Kenyataannya begitu, karena itu banyak warga kita bekerja di luar kota,” tandas dia.
Joko Sutopo membalas dengan menyebut, selama menjabat bupati tingkat kemiskinan di Kota Sukses turun dari 13 persen menjadi 10 persen.
“Interprestasi Wonogiri yang merupakan daerah miskin, identik dengan nasi tiwul, dan daerah kekeringan mengganggu nurani kami. Kewenangan yang dipercayakan kepada kami, kami kelola sebaik mungkin,” tuturnya.
Tentang pembelajaran di masa pandemi, Joko Sutopo berharap tidak ada perubahan kebijakan di tingkat pusat dengan diizinkannya pembelajaran tatap muka (PTM) pada awal tahun depan. Dia memastikan kesiapaan menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat PTM.
"Ketersediaan APD (alat pelindung diri) menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” jelas dia.
Cawabup Joko Purnomo juga sepakat dengan hal itu. Tapi menurutnya model pembelajaran tatap muka di masa pandemi harus dipersiapkan secara matang. “Perlu keterlibatan orang tua. Kalau tidak ada model yang dipersiapkan, pendidikan dasar kita bisa gagal dan berdampak di kemudian hari,” tegasnya.
Menimpali statemen Joko Purnomo, calon bupati nomor urut 1 menyebut model pembelajaran tatap muka di masa pandemi bisa dilakukan ketika kepala daerah, dinas pendidikan, dan komite sekolah satu suara.
"Orang tua ada di dalam komite sekolah. Tidak mungkin dong face to face meminta persetujuan masing-masing orang tua dari seluruh siswa. Maka Kemendikbud mengamanahkan tripartit harus bisa menjadi penjamin. PTM bisa berjalan saat semuanya punya kesepahaman," paparnya.
“Baru setelah itu bicara modelnya. Apa 30 persen siswa masuk pagi, 30 persen masuk siang atau yang 60 persen masih secara online. Kami kembalikan kepada kebijakan pemerintah daerah berdasarkan karakteristik wilayah,” imbuh Joko Sutopo.
Sementara itu, ketua tim pemenangan Josss Sriyono menuturkan, debat publik tersebut menjadi edukasi politik bagi masyarakat. “Hanya saja, waktu untuk paslon terlalu mepet guna menjelaskan program. Jadi kurang tajam lah istilahnya,” tuturnya.
Sekretaris DPC PKB Wonogiri Witanto selaku parpol pendukung Harjo menyerahkan penilaian debat publik kepada masyarakat. "Harapannya calon kami bisa diterima masyarakat dan menang di 9 Desember nanti," kata dia. (al/wa/ria) Editor : Perdana Bayu Saputra