Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, insentif GTT bisa dinaikkan setelah menteri pendidikan dan kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Reguler Sekolah.
“Secara substansi, 50 persen dana BOS untuk pembayaran insentif SDM (sumber daya manusia) non-PNS di sekolah. Kami akan realisasikan itu. Ini bentuk penghormatan kami kepada SDM non-PNS (GTT) di sekolah. Mereka memegang peranan penting dalam kurikulum dan KBM (kegiatan belajar mengajar)," bebernya, Senin (22/3).
Penerima kenaikan insentif adalah GTT di sekolah yang sudah masuk data pokok pendidikan (dapodik) dan memiliki surat keputusan (SK) bupati. Jumlah SDM non-PNS yang masuk dapodik sekitar 4.075 orang. Selama ini, penghasilan mereka per bulan hanya Rp 750 ribu.
Kenaikan insentif GTT, lanjut bupati, sangat memungkinkan dilakukan. Mengingat, pemkab telah melakukan simulasi dengan menggunakan data BOS tahun lalu.
Kekurangan untuk menaikkan insentif GTT hanya butuh back up dana sebesar Rp 416 juta dari BOS dan BOSDA. Total dana BOS di semua SD senilai Rp 59 miliar, sedangkan dana BOS SMP Rp 35 miliar.
Kenaikan insentif GTT direalisasikan tahun ini. Sebelum dibukanya pendaftaran pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dijadwalkan Mei mendatang.
Lebih lanjut diterangkan Joko Sutopo, kenaikan insentif GTT mengimplementasikan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. "Diprioritaskan yang sudah mengabdi lama. Ini bentuk perhatian dan penghormatan pemerintah daerah. Tapi kalau yang mengabdi baru satu atau dua tahun belum bisa," tandasnya. (al/wa/ria)
(rs/ria/per/JPR)