Pemkab Wonogiri: Ratusan Usaha Abal-abal Ajukan Bantuan BPUM

Damianus Bram • Dipublikasikan Kamis, 23 September 2021 | 14:30 WIB
Wahyu Widayati Kepala Dinas KUKM dan Perindag Wonogiri. (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)
Wahyu Widayati Kepala Dinas KUKM dan Perindag Wonogiri. (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)
WONOGIRI – Ratusan pelaku usaha dipastikan tidak mendapat bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM). Itu karena usaha mereka terindikasi abal-abal, sehingga tak diusulkan ke kementerian terkait.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan (KUKM dan Perindag) Wonogiri Wahyu Widayati mengatakan, sepanjang tahun ini, pihaknya mengusulkan 17.475 pemohon untuk menerima BPUM. Mereka telah terverifikasi dan memenuhi syarat mendapatkan bantuan senilai Rp 1,2 juta.

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Usaha Mikro Kemenkop Nomor 423 Tahun 2021 tertanggal 30 Agustus 2021, pelaku usaha yang berhak mendapatkan BPUM sebanyak 30.797. Membengkak dari jumlah yang telah diverikasi pemkab.

Menurut Wahyu, itu dimungkinkan karena pemohon yang mengajukan bantuan di tahun lalu kembali mendapatkan stimulus serupa di 2021. Ada juga yang tahun lalu belum mendapatkan bantuan, dan baru cair tahun ini.

Sebelumnya, pengusulan pelaku usaha yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, imbuh Wahyu, bukan hanya dari dinas KUKM dan perindag, tapi juga dari koperasi, himpunan bank milik negara (Himbara), PNM dan Pegadaian.

Namun, sejak terbitnya Petunjuk Pelaksanaan Bantuan BPUM Nomor 03 Tahun 2021 dari Kementerian KUKM, pengusul BPUM ditentukan dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten/kota. “Jadi sekarang yang mengusulkan dari kami," ujar Wahyu di ruang kerjanya Rabu (22/9).

Dia merinci, tahun lalu, usulan dari dinas yang terealisasi sebanyak 16.642 pelaku usaha, sedangkan di tahun ini hingga BPUM tahap III sebanyak 8.540 pelaku usaha.

Sebelum data pelaku usaha diserahkan ke pusat, dinas terkait mengecek persyaratan pemohon. Di antaranya kejelasan kepemilikan usaha, tidak sedang menerima pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), bukan anggota TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), BUMN, maupun BPBD, serta bukan penerima BPUM tahap sebelumnya.

Syarat lainnya yakni fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK) Wonogiri, fotokopi nomor induk berusaha (NIB) atau syarat keterangan usaha (SKU) yang ditandatangani kepala desa atau lurah setempat.

Hasil verifikasi, terdapat ratusan usaha yang terindikasi abal-abal. “Jumlah lebih dari 100 pelaku usaha,” tegas Wahyu.

Jenis usaha yang meragukan tersebut terlihat dari foto usaha yang dilampirkan pemohon. Ada beberapa foto usaha yang secara umum nyaris sama. Mulai dari produk usaha, latar belakang foto yang sama. Bahkan, watermark dari smartphone yang digunakan untuk mengambil gambar sama persis. Yang membedakan adalah pelaku usaha yang menjadi subjek foto.

Adapula permohonan BPUM yang tidak diusulkan karena tidak ditandatangani langsung kepala desa atau lurah. “Itu yang tidak kami usulkan, soalnya meragukan. Kasihan yang benar-benar punya usaha,” ungkapnya.

Apakah ada indikasi pihak desa/kelurahan tidak mengetahui keaslian usaha karena telah menerbitkan SKU? Wahyu tidak mengetahuinya dan tak ingin berspekulasi. Yang jelas, dinasnya memiliki kewenangan melakukan verifikasi data pemohon bantuan BPUM sesuai Petunjuk Pelaksanaan Bantuan BPUM Nomor 03 Tahun 2021 dari Kementerian KUKM.

"Tujuan bantuan BPUM ini agar penerima bisa menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi. Misalnya daya beli masyarakat berkurang, masih bisa eksis. Harapannya seperti itu,” kata kepala dinas KUKM dan perindag.

Sebelumnya, Bupati Wonogiri Joko Sutopo saat memberikan arahan kepada kepala desa (kades), Senin (13/9), sempat mewanti-wanti agar berhati-hati dalam menerbitkan SKU sebagai syarat bantuan BPUM. Itu guna menghindari potensi masalah karena lemahnya verifikasi di lapangan.

“Syaratnya kan jelas, bantuan BPUM ini untuk usaha yang sudah aktif sebelum pendemi. Karena itu, kami tekankan untuk hati-hati, harus lebih cermat. Dirasani rapopo (digunjing tidak masalah) daripada di depan ada persoalan," tutur bupati. (al/wa/dam) Editor : Damianus Bram
Bupati Wonogiri Joko Sutopo Dinas KUKM dan Perindag Wonogiri Usaha Abal-abal Ajukan Bantuan BPUM Bantuan BPUM