“Sudah ada upaya konkret dari Polres Wonogiri. Ini bentuk profesionalitas kinerja,” jelas Joko Sutopo, Rabu (23/2).
Mencegah peristiwa serupa terulang, bupati bakal membuka ruang edukasi agar masyarakat dapat memahami tenteng lembaga keuangan maupun perbankan yang sah. Selain itu, warga yang mendapatkan intimidasi dari rentenir berhak mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum.
"Hal-hal ini yang akan kami dorong untuk disosialisasikan. Lewat instrumen apa? Kami ada camat, ada kepala desa. Dalam seluruh kegiatan, materi ini harus disampaikan. Tujuannya agar masyarakat tidak terjebak dengan lembaga ilegal yang bisa menimbulkan keresahan, traumatic, bahkan terkadang menimbulkan risiko yang lebih besar baik fisik, jiwa, dan lainnya," beber bupati.
Sebelum muncul kasus dugaan penganiayaan oleh rentenir, di Kota Sukses terjadi fenomena tak kalah tragis, yakni seorang ibu di Kecamatan Giriwoyo bunuh diri karena terjerat utang pinjaman online pada Oktober tahun lalu.
Menurut bupati, kejadian di Giriwoyo sudah sangat fatal dan perlu diantisipasi melibatkan unsur TNI/Polri, lembaga keuangan, termasuk meminta rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pemkab juga telah menyediakan program kredit lunak oleh lembaga keuangan milik daerah. Di antaranya kredit Mentari (Mengentaskan Jeratan Rentenir) yang dikembangkan PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda). Dalam program tersebut ada subsidi bunga.
Ditambahkan bupati, kredit Mentari bisa memerangi aksi rentenir. Program tersebut sudah berjalan di Pasar Kota Wonogiri dan Pasar Bung Karno, Baturetno.
"Terjebaknya (masyarakat berutang ke rentenir) karena proses tanpa jaminan. Padahal utang Rp 1 juta, dapatnya cuma Rp 800 ribu. Belum lagi bunganya," terangnya. (al/wa/dam) Editor : Damianus Bram