Ketua SPSI Wonogiri Seswanto menilai, jika harga BBM tak dinaikan, maka beban APBN untuk subsidi BBM besar. Selain itu, menurut dia, BBM bersubsidi malah banyak dimanfaatkan oleh kalangan atas. Misalnya, saat di SPBU, pemilik mobil yang semestinya mengisi BBM jenis Pertamax justru memilih jenis Pertalite.
”Yang pakai malah banyak yang orang mampu. Padahal tujuan dari subsidi itu kan meringankan orang-orang tidak mampu atau menengah ke bawah. Kalau seperti itu, bisa dikatakan subsidi tidak tepat sasaran,” kata dia, Senin (29/8).
Seswanto mengungkapkan pihaknya mendukung kenaikan harga BBM dengan catatan. Misalnya subsidi untuk BBM dialihkan pemerintah untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah, seperti para pekerja.
”Kami sepakat dengan rencana kenaikan harga BBM subsidi tersebut. Catatannya itu,” kata Seswanto.
Seswanto menuturkan, jenis subsidi atau kompensasi diserahkan kepada pusat. Entah berupa bantuan untuk keringanan uang muka perumahan, kompensasi supaya daya beli tetap tinggi atau yang lainnya. Saat harga BBM naik, harga-harga kebutuhan masyarakat juga ikut naik. Karena itu jika gaji buruh tetap sama, maka bisa menurunkan daya beli buruh.
”Nanti harapannya, kompensasi itu bisa diberikan ke para pekerja. Entah bentuknya insentif atau apa terserah. Itu tugasnya pemerintah pusat. Formulasinya seperti apa kami serahkan ke pemerintah,” kata dia.
Pihaknya juga percaya pemerintah pusat bisa mempertimbangkan hal tersebut dengan matang. Dengan pengalihan subsidi itu, maka subsidi bakal lebih tepat sasaran.
”Kalau lebih tepat sasaran kan lebih baik, jadi sesuai dengan yang diharapkan dari awal,” ujar Seswanto. (al/adi) Editor : Damianus Bram