“Teman-teman tenaga honorer dari berbagai OPD (organisasi perangkat daerah daerah) telah lama mengabdikan dirinya," ujar Ketua Komisi I DPRD Wonogiri Bambang Sadriyanto, belum lama ini.
Sebab itu, komisi I mendukung tidak dilakukannya PHK massal. "Selama regulasi masih memungkinkan untuk disiasati, kenapa ada PHK? Masak iya tega. Ada sekitar 4.000 THL di Wonogiri," terangnya.
Menurut Bambang, berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, tenaga honorer dapat dibuatkan “ruang”, di antaranya outsourcing. Apabila diperbolehkan menyediakan anggaran untuk outsourcing, maka tidak perlu ada PHK.
Ketua DPRD Wonogiri Sriyanto menuturkan, kebijakan yang menentukan keberadaan THL menjadi domain pihak eksekutif. Meski demikian, dia mengakui ada pergolakan keuangan dalam APBD Kabupaten Wonogiri.
Itu karena adanya tuntutan dari pemerintah pusat, bahwa mulai 2027, belanja pegawai pemerintah daerah tidak lebih dari 30 persen.
"Anggaran belanja untuk pegawai di Wonogiri sekarang lebih dari 50 persen. Kemampuan keuangan daerah sudah sangat rendah. Untuk itu, seharusnya menggenjot PAD (pendapatan asli daerah). Kami sudah koordinasi dengan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), katanya masih digali," ucapnya. (al/wa/dam) Editor : Damianus Bram