Itu ditegaskan Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Jumat petang (6/1). Menurutnya, peniadaan THL pada 2023 tidak dimaknai dengan PHK. Sesuai peraturan Kemenpan RB, pemerintah daerah dilarang menerima atau mempekerjakan lagi SDM dalam kualifikasi kontrak atau sejenisnya.
“Maka poin ini yang kami penuhi. Kami sudah tidak menerima dan mengkaryakan lagi THL. Tetapi dengan catatan, nanti bisa di pihak ketigakan. Ada outsourching atau ada pihak lain. Itu nanti kami jadikan opsi terhadap keberadaan THL di Wonogiri,” terangnya.
Saat ini, Pemkab Wonogiri masih berkonsultasi dengan pusat terkait hal tersebut. Pihak ketiga seperti apa yang akan bekerja sama dengan Pemkab Wonogiri.
Diakui Joko Sutopo, keberadaan THL cukup vital. Mereka banyak membantu tugas-tugas para ASN. “Tidak mungkin kami memutus kerja sekitar 1.600 THL di lingkungan Pemkab Wonogiri. Keberadaan THL ini sangat strategis dan sangat dibutuhkan. Karena proporsi struktur ASN juga banyak berkurang,” tandasnya.
Sebab itu, bupati Wonogiri meminta para THL tidak perlu khawatir. Pemkab Wonogiri akan mencari solusi terbaik bagi para THL. (al/wa) Editor : Tri Wahyu Cahyono