Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban itu kemudian harus dibahas DPRD guna menentukan rekomendasi demi perbaikkan penyelenggaraan pemerintahan tahun-tahun berikutnya.
Pasal 30 Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD menyebutkan bahwa LKPJ dibahas secara internal oleh panitia khusus (pansus). Hasil pembahasan pansus itu kemudian dijadikan dasar bagi DPRD untuk menetapkan keputusan yang harus disampaikan paling lambat tiga puluh (30) hari setelah LKPJ diterima.
Sementara itu, Pemkab Wonogiri telah menyampaikan LKPJ Tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD tanggal 30 Maret 2023. Pansus kemudian membahas LKPJ tersebut secara internal dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna tanggal 12 April 2023. Selanjutnya hasil pembahasan pansus yang berupa rekomendasi atas LKPJ 2022 itu ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan disampaikan kepada Bupati Wonogiri guna perbaikkan penyelenggaraan pemerintahan.
Ada enam rekomendasi yang dihasilkan pansus terkait LKPJ Pemkab Wonogiri tahun 2022. Enam rekomendasi itu adalah sebagai berikut :
- Pemkab Wonogiri harus terus mendorong pengembangan kualitas lembaga ekonomi seperti BUMDes hingga bisa lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Caranya adalah dengan memfasilitasi pembentukan BUMDes melalui penggalian potensi desa. Pemkab juga harus terus berupaya agar BUMDes yang telah ada dapat berkembang baik dengan melakukan pendampingan dan fasilitasi pelatihan usaha. Dengan semakin berkembangnya BUMDes, diharapkan lembaga ekonomi desa itu mampu memberikan kontribusi besar pada pendapatan desa.
- Perlu fokus dalam percepatan penyelesaian sertifikasi aset yang dikelola pemkab untuk menghindari potensi konflik dan persoalan pertanahan, mengingat sengketa tanah merupakan persoalan yang pelik. Hal tersebut juga perlu dilakukan dalam rangka menyelamatkan aset daerah. Selain itu, pemkab harus segera menindaklanjuti dan memverifikasi dengan cara berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Wonogiri dalam penentuan objek-objek aset daerah secara jelas agar diketahui seberapa banyak potensi yang dimiliki daerah.
- Guna meningkatkan ketahanan pangan, Pemkab Wonogiri harus berupaya mencari terobosan untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi dengan menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan sebagai solusi terhadap kebijakan pengurangan jenis pupuk bersubsidi sekaligus mengembalikan kesuburan tanah yang selama ini rusak akibat penggunaan pupuk kimia.
- Pascapandemi Covid-19, Pemkab Wonogiri perlu mendorong penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) seperti pelatihan teknik produksi dan pemasaran. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk sehingga lebih memiliki nilai jual dan daya saing di pasaran. Serta perlu membangkitkan semangat pelaku usaha IKM melalui pelatihan secara digital baik memanfaatkan marketplace maupun pemasaran online sehingga mampu menggeliatkan perekonomian daerah.
- Perlu upaya yang lebih giat dalam rangka mewujudkan target Wonogiri bebas RTLH pada 2024. Selain mendorong pemerintah desa untuk turut serta aktif menangani penuntasan RTLH di wilayahnya dengan menggunakan dana desa, pemkab juga perlu mendorong peran dari berbagai pihak seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Corporate Social Responsibility (CSR).
- Pemkab Wonogiri senantiasa mencari solusi melalui stakeholder terkait untuk penanganan masalah stunting, sehingga zero kasus stunting benar-benar bisa terwujud. (*)
DPRD Tetapkan Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2024
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tiga fungsi. Yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi pembentukan perda yaitu menyusun program pembentukan perda bersama bupati.
Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda. Program pembentukan perda disusun DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Program pembentukan perda ditetapkan dengan keputusan DPRD. Penyusunan dan penetapan program pembentukan perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Wonogiri tahun 2024 telah selesai disusun dan telah disetujui bersama untuk ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD tanggal 11 Mei 2023.
Adapun Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
Terdapat 18 (delapan belas) raperda yang berasal dari DPRD, yaitu :
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Bapemperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Bapemperda tentang Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol.
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Bapemperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Bapemperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Luncuran Propemperda Tahun 2022).
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi I tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi I tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya).
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi I tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Luncuran Propemperda Tahun 2022).
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi II tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi II tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi II tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Luncuran Propemperda Tahun 2022).
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi II tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Luncuran Propemperda Tahun 2022).
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi II tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Luncuran Propemperda Tahun 2022).
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi III tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau.
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi III tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi III tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Luncuran Propemperda Tahun 2022).
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi IV tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi IV tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Raperda Inisiatif DPRD Atas Usul Komisi IV tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Luncuran Propemperda Tahun 2022).
Serta 1 (satu) raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, yaitu Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (*)
Reses Tahap I DPRD Wonogiri Tahun 2023
GUNA menyerap aspirasi masyarakat, sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Wonogiri melaksanakan kegiatan Reses Tahap I Tahun Anggaran 2023, dari tanggal 16 sampai 19 Februari 2023 di daerah pemilihannya masing-masing.
Reses ini merupakan kesempatan bagi para anggota dewan untuk bertemu langsung dengan masyarakat/konstituennya yang telah memberikan kepercayaan atau amanah untuk memperjuangkan aspirasinya sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Wonogiri.
Setelah melaksanakan reses masing-masing anggota dewan berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPRD. Hasil reses tahap I anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 telah dilaporkan lewat fraksinya masing-masing pada rapat paripurna DPRD tanggal 28 Februari 2023.
Adapun rangkuman saran, masukan, serta temuan yang diperoleh dari masyarakat selama melaksanakan reses dari masing-masing fraksi antara lain sebagai berikut:
FRAKSI PDI PERJUANGAN
- Sehubungan dengan kondisi musim hujan dengan intensitas curah hujan tinggi, kami menghimbau kepada instansi terkait khususnya BPBD Kabupaten Wonogiri untuk lebih waspada dan lebih aktif melakukan pemantauan ke beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Hal ini diharapkan untuk memitigasi potensi kerawanan bencana di masing-masing kecamatan guna menekan resiko bencana yang ditimbulkan.
- Untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian yang akan berdampak pada bertambahnya laju perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong kepada segenap stakeholder atau pemangku kepentingan untuk terus menstimulasi instrumen pendukung dalam rangka peningkatan usaha pertanian dan mempermudah kinerja petani.
- Kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengapresiasi kepada pemerintah daerah terhadap segala bentuk capaian pembangunan yang telah tercapai. Kami juga meminta kepada pemerintah daerah untuk kedepannya terus meningkatkan segala fasilitas infrakstruktur demi kelancaran dan keamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya, salah satunya penerangan jalan umum yang memadai sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari.
FRAKSI PARTAI GOLKAR
- Intensitas curah hujan yang turun akhir-akhir ini sangat tinggi, hal ini menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Wonogiri mengalami musibah tanah longsor, banjir maupun pohon tumbang. Untuk itu kami mengharapkan agar pemkab selalu sigap dan tanggap dalam menangani dan menanggulangi akibat dari dampak bencana tersebut.
- Masih terkait dengan intensitas hujan, selain mengakibatkan bencana alam, curah hujan yang tinggi juga merusak jalan baik itu jalan kabupaten, provinsi maupun jalan nasional untuk itu guna menjaga keselamatan pengguna jalan agar segera jalan-jalan yang sudah rusak untuk segera dilakukan perbaikan, termasuk perbaikan atau pengecekan drainase di kiri kanan jalan.
FRAKSI PKS
- Tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Wonogiri bebarapa waktu yang lalu, mengakibatkan terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah sebagian wilayah Kabupaten Wonogiri. Banyak rumah warga yang rusak akibat tertimbun tanah longsor. Tanah longsor yang terjadi di bahu jalan juga mengakibatkan akses jalan tertutup. Tanah longsor juga mengakibatkan terputusnya saluran irigasi yang akan berdampak pada pengairan sawah warga. Di harapkan adanya tindakan cepat dari pemerintah untuk bisa membantu warga yang terdampak bencana dan segera melakukan perbaikan kembali rumah warga dan fasilitas umum lainnya yang rusak akibat bencana.
- Antisipasi bencana alam yang datang secara tiba-tiba seperti banjir, tanah longsor harus sedini mungkin diantisipasi, terutama di daerah-daerah yang rawan.
FRAKSI PARTAI GERINDRA
- Sehubungan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, perlu adanya kesiapan sarana dan prasarana kesehatan yang baik. Kami menghimbau kepada seluruh dinas terkait terutama Dinas Kesehatan untuk lebih waspada dan lebih aktif melakukan pemantauan mengingat kondisi wilayah di Kabupaten Wonogiri sangatlah luas.
- Terkait bidang pertanian, ketersediaan pangan berhubungan erat dengan penyediaan infrastruktur sarana pertanian. Maka itu agar dilakukan peningkatan kualitas pertanian di Kabupaten Wonogiri dengan didukung alat sistem pertanian yang dibutuhkan oleh para petani.
- Akhir-akhir ini curah hujan di wonogiri masih tinggi yang kadang-kadang disertai angin kencang dan beberapa wilayah Kabupaten Wonogiri terjadi bencana alam, untuk itu Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Wonogiri menghimbahau agar pemkab sigap dan cermat dalam melaksanakan mitigasi serta penanganan bencana alam di beberapa Kabupaten Wonogiri.
- Masih banyak jalan-jalan yang berlubang yang perlu segera mendapatkan penanganan dari pihak terkait, sebelum menimbulkan korban dari para pengendra motor, disamping juga lampu penerangan di jalan yang sudah mati perlu segera ada perbaikan agar tidak menimbulkan kerawanan bagi pengguna jalan di malam hari.
FRAKSI AMANAT KEBANGKITAN BANGSA
- Musim hujan masih berlanjut perlu adanya himbauan dan kewaspadaan masyarakat wonogiri terutama yang bertempat tinggal dikawasan tinggi yang rawan bencana seperti tanah longsor dan banjir.
- Dengan adanya hujan lebat beberapa hari yang lalu dan cukup merata dikawasan Kabupaten Wonogiri mengakibatkan banyaknya jalan infrastruktur yang rusak, tentunya Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk segera melakukan pemeliharaan secara cepat dan tepat agar pengguna jalan terjamin keselamatan dan keamanannya.
- Pemerintah Kabupaten Wonogiri diharapkan turut mengontrol harga kebutuhan pokok yang sedang mengalami kenaikan harga apalagi sebentar lagi akan menghadapi bulan ramadhan dan lebaran idhul fitri, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh.
- Para petani banyak yang mengeluh dengan pengurangan subsidi pupuk yang diterima saat ini, tentunya perlu perhatian penuh Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengingat masyarakat wonogiri yang mayoritas berprofesi sebagai petani.
- Pembangunan infrastruktur jalan, sarana pertanian, sarana pendidikan, tempat ibadah dan infrastruktur-infrastruktur lain di Kabupaten Wonogiri mohon ditingkatkan.
- Bantuan pendidikan dan keagamaan agar lebih diperbesar jumlah dan volumenya, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Perlunya bantuan modal bagi para pelaku UMKM dan petani sehingga dapat mengembangkan usaha dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
DPRD Setujui Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Retribusi Perizinan Tertentu
BERTEMPAT di ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, DPRD Kabupaten Wonogiri gelar Rapat Paripurna dengan acara Persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan menjadi Perda, Selasa 24 Januari 2023.
Sebelumnya Raperda tersebut telah dilakukan pembahasan oleh Pansus III DPRD Kabupaten Wonogiri pada bulan Agustus tahun 2022 dan telah disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan DPRD Kabupaten Wonogiri untuk dievaluasi Gubernur Jawa Tengah dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 31 Agustus 2022. Dan akhirnya hasil evaluasi turun pada tanggal 4 Januari 2023.
Dalam sambutan Bupati Wonogiri yang dibacakan oleh Wakil Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, disampaikan bahwa substansi perubahan kedua atas Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini memuat 2 (dua) hal :
- Perubahan nomenklatur obyek retribusi serta perubahan pengaturan terkait retribusi serta perubahan pengaturan terkait retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
- Pengaturan obyek retribusi baru yaitu retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
Pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dilakukan atas penerbitan PBG dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung.
Dalam pelaksanaan pelayanan PBG secara teknis saat ini sudah melalui aplikasi Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIM-BG) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terkait dengan persyaratan dan prosedur sudah ditetapkan dalam sistem, sehingga pemerintah daerah tinggal menjalankan sistem dimaksud. Konsekuensi adanya perubahan sistem dari manual menjadi online yang terintegrasi, maka pasti akan dilakukan beberapa penyesuaian atas perubahan terkait implementasi retribusi persetujuan bangunan gedung ini.
Beberapa dampak langsung adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) antara lain :
- Untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pemohon tidak harus datang ke instansi pemerintah.
- Adanya kepastian waktu; dan
- Dengan melalui aplikasi maka berkas perizinan tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan.
Sementara itu retribusi penggunaan tenaga kerja asing berasal dari pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) pemberi kerja atas setiap tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan.
Selanjutnya manfaat dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing antara lain :
- Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) sebesar US$100 (seratus dolar amerika serikat) per jabatan per orang per bulan dapat diterima daerah sebagai pendapatan retribusi.
- Pemanfaatan dari penerimaan retribusi penggunaan tenaga kerja asing ini diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan ditetapkan dan diundangkannya perda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2023, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat mewujudkan Kabupaten Wonogiri yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. (*)
DPRD Tetapkan Rencana Kerja 2024
RENCANA kerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, Kamis 11 Mei 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Adapun fungsi DPRD adalah fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Dengan kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka tentunya DPRD wajib mempunyai dokumen perencanaan kegiatan yang terprogram dan linier terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk rencana kerja DPRD.
Rencana kerja DPRD merupakan dokumen perencanaan DPRD untuk perode 1 tahun. Penyusunan rencana kerja DPRD ini diamanatkan dalam pasal 79 dan pasal 80 Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri. Disebutkan bahwa rencana kerja disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretariat DPRD untuk dilakukan penyelarasan yang selanjutnya hasil penyelarasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
Rencana kerja ini menjadi pedoman/acuan bagi DPRD dalam melaksanakan kegiatan serta dasar bagi sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugasnya sebagai fasilitator secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan.
Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh alat kelengkapan DPRD disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan daerah serta arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2024.
Penyusunan rencana kerja DPRD Kabupaten Wonogiri ini juga didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rencana kerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 terangkum ke dalam 2 (dua) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Berdasarkan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD maka kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana kerja DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD meliputi fungsi pembentukan perda, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang terdiri dari :
- Fungsi Pembentukan Perda
Produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah dan merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi masyarakat. Diharapkan dari produk hukum tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju guna kesejahteraan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang ini memuat secara lengkap pengaturan baik sistem, azas, jenis dan materi muatan, proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Sosialisasi atau penyebarluasan produk hukum daerah dilaksanakan mulai dari penyusunan propemperda, penyusunan raperda, pembaahasan raperda hingga penyebarluasan perda yang telah diundangkan.
Selain pembentukan produk hukum daerah, dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan perda, juga akan dilakukan kajian perundang-undangan termasuk di dalamnya evaluasi keberlakuan dan kemanfaatan atas peraturan di daerah yang telah ada.
Sub kegiatan yang merupakan fungsi pembentukan perda dalam rencana kerja DPRD tahun 2024 meliputi :
a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.
b. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah.
c. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD.
2. Fungsi Anggaran
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran unsur yang harus diperhatikan adalah dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Bentuk dan fungsi anggaran oleh DPRD Kabupaten Wonogiri tahun 2024 meliputi sub kegiatan :
a. Pembahasan Rancangan KUA Dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
b. Pembahasan Rancangan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.
c. Pembahasan Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
d. Pembahasan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
f. Pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Fungsi Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang melekat pada lembaga DPRD. Fungsi pengawasan ini meliputi pengawasan anggaran, pengawasan perda maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan secara terencana dalam rangka check and balance, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai harapan masyarakat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengawasan DPRD ini lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD dalam hal ini pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang berperan sebagai representasi rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Kegiatan pengawasan ini dijabarkan sesuai dengan alat kelengkapan DPRD yaitu :
a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum.
b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.
c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
d. Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian.
e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
f. Pengawasan Penggunaan Anggaran.
g. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
DPRD sebagai representasi rakyat peran dan fungsinya sangatlah penting di dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah serta mendorong dikeluarkannya kebijakan publik yang partisipatif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam melaksanakan peran dan fungsinya ini maka menuntut DPRD untuk memiliki kompetensi yang kuat dalam menangkap permasalahan yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
a. Pendalaman Tugas DPRD.
b. Publikasi Dan Dokumentasi Dewan.
c. Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli.
d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
f. Penyusunan Program Kerja DPRD.
Sebagai wakil rakyat DPRD tentunya tidak lepas dari aspirasi masyarakat, sehingga perlu adanya kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, yang meliputi :
a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
c. Pelaksanaan Reses.
Dalam rangka menegakkan disiplin, moralitas dan anggota DPRD serta untuk meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD serta untuk memaksimalkan peran DPRD maka perlu adanya kegiatan pengawasan kode etik anggota DPRD, yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD.
Sedangkan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD maka perlu adanya fasilitasi yang memadai untuk memperlancar di dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD tersebut yang meliputi :
a. Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.
c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana tersebut di atas maka perlu adanya penunjang fasilitasi yang tercantum dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang antara lain berupa fasilitasi rapat yang meliputi:
- Rapat Pimpinan DPRD.
- Rapat Fraksi.
- Rapat Konsultasi.
- Rapat-Rapat Komisi.
- Rapat Badan Musyawarah.
- Rapat Badan Anggaran.
- Rapat Badan Pembentukan Perda.
- Rapat Badan Kehormatan.
- Rapat Paripurna DPRD, Dan
- Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD Lainnya Yang Dibentuk Berdasarkan Rekomendasi Badan Musyawarah Dan Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD.
Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna secara rutin, berkala dan terjadwal sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing merupakan forum kerja yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD, baik yang bersifat internal DPRD maupun bersama-sama dengan pemerintah daerah. (*)
Editor : Tri Wahyu Cahyono