RADARWONOGIRI.COM- DPRD Wonogiri menduga adanya konspirasi dalam sistem rujukan pasien BPJS dari puskesmas ke rumah sakit (RS).
Pasien tak bisa memilih rumah sakit rujukan secara leluasa karena tak semua rumah sakit muncul menjadi pilihan dalam sistem rujukan pasien.
Itu terungkap dalam public hearing atau rapat dengar pendapat tentang pelayanan kesehatan rujukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di ruang Graha Paripurna DPRD Wonogiri, Kamis (9/11/2023).
Public hearing yang dipimpin Ketua DPRD Wonogiri turut mengundang sekda Wonogiri, kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri, kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta.
Berikutnya para direktur rumah sakit di Wonogiri dan para kepala UPTD Puskesmas.
Public hearing berjalan alot. Bahkan di akhir kegiatan, Bambang Sadriyanto, anggota DPRD Wonogiri menduga adanya konspirasi dalam sistem rujukan pasien BPJS.
Sebab, rujukan pasien BPJS tak merata di setiap rumah sakit.
Ditemui usai public hearing, Bambang menuturkan, saat melihat alur di pintu pertama pasien, yakni puskesmas, terdapat kendala di sistem rujukan pasien BPJS.
Kendala itu berupa tidak tersedianya sejumlah rumah sakit untuk merujuk pasien.
"Yang kedua, ada rumah sakit yang itu banyak ruang untuk muncul. Di situlah dia (rumah sakit) mendapatkan pasien rujukan BPJS. Kan mendominasi," beber dia.
Menurut Bambang, pada dasarnya fasilitas kesehatan di rumah sakit satu dengan lainnya hampir sama.
Memiliki bed, dokter dan alat-alat kesehatan. Karena itu, dia mempertanyakan adanya rumah sakit yang mendominasi.
"Kok bisa terjadi penumpukan seperti itu? Kalau saya, ini ada indikasi konspirasi," ujar pria yang juga ketua komisi I DPRD Wonogiri.
Disinggung soal konspirasi antara siapa? Bambang belum bisa menyampaikan hal tersebut karena belum saatnya.
"Ya jangan-jangan itu konspirasi. Lha kita itu punya rumah sakit pemerintah, fasilitasnya dan dokternya lebih komplet ya kan. Ternyata rujukan dari pintu pertama (puskesmas) sangat minim," papar dia.
Hal itu juga sempat dipaparkan dalam public hearing itu. Dimana penumpukan pasien rujukan ada di rumah sakit tertentu.
Atas kondisi ini, Bambang berharap Dinkes Wonogiri bersama BPJS bisa melakukan perbaikan sistem rujukan pasien.
Itu demi pemerataan rujukan pasien BPJS di sembilan rumah sakit di Kota Sukses. Sebab, hal ini demi kepentingan masyarakat sendiri.
"Yang dilayani ini kan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan tidak ada konspirasi. Saya sedikit keras supaya ada perbaikan," ungkap Bambang.
Terpisah, Ketua DPRD Wonogiri Sriyono meyakini, data terkait rujukan pasien bisa dibuka saat public hearing.
Namun saat public hearing, data tersebut tak dibuka. Sementara itu, para kepala UPTD puskesmas juga mengakui ada sistem yang tidak beres.
"Tadi kan waktu saya tanya mengiyakan semua. Maka saya putuskan untuk menghentikan (public hearing). Ini sudah kasat mata kelihatan, mau apalagi. Tinggal mengatur pasca ini. Saya sudah punya data, tinggal sana berkoordinasi," paparnya.
Menurut Sriyono, Dinkes Wonogiri juga memiliki kewenangan menata hal tersebut sebagai bagian dari pemerintah.
Apalagi, keluhan terkait tidak meratanya rujukan pasien BPJS juga diungkapkan rumah sakit milik pemerintah, yakni RSUD dr. Soediran Mangun Soemarso Wonogiri.
"Yang kami harapkan, masyarakat bisa mudah mengakses layanan kesehatan," kata dia.
Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Adhi Dharma mengatakan, rumah sakit, termasuk rumah sakit pelat merah memiliki tuntutan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Setelah dilakukan koordinasi dengan faskes perujuk dan dicermati, ada kejanggalan.
Contohnya, aplikasi Sistem Manajemen Puskesmas (Simpus) yang berdasarkan informasi sudah bridging dengan PCare. Ternyata tampilan face to face-nya tak sama.
"Rumah sakit yang tertampilkan disitu berbeda. Ini akhirnya menimbulkan pertanyaan ada apa," Adhi.
Hal itu, imbuh Adi, bisa merugikan masyarakat. Contohnya, jika ada warga yang ingin mendapatkan pelayanan di RSUD namun tidak bisa karena opsi RSUD tak muncul di aplikasi.
Atas hal itu, pihaknya melakukan koordinasi dan pengumpulan data. Hingga akhirnya beberapa waktu lalu dilakukan pertemuan dengan pihak terkait.
Dari hasil rapat itu, kemudian lahirlah surat edaran pada 17 Oktober dari kadinkes karena tidak sesuainya data antara di Simpus dan PCare.
Disepakati untuk merujuk pasien dengan Pcare dan Simpus di internal puskesmas.
Sementara itu, Kadinkes Wonogiri Setyarini saat dimintai tanggapan soal dugaan konspirasi rujukan pasien BPJS dari puskesmas ke rumah sakit saat public hearing tak memberikan komentar.
Sementara terkait perbaikan aplikasi PCare, menurut Setyarini itu ada di ranah BPJS.
Sebab itu merupakan aplikasi atau sistem merupakan kebijakan nasional.
"Makanya nanti Undang-Undang Kesehatan kan peraturan turunannya berakhir Desember. Itu nanti ada perubahan, ditata," tuturnya.
Menurut Setyarini, BPJS dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga membuat regulasi.
Dinkes juga merupakan kepanjangan tangan dalam menerapkan regulasi dari Kemenkes.
"Yang jelas kita berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nanti kami pantau sistem rujukan," katanya. (al/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono