RADARWONOGIRI.COM- Dugaan adanya konspirasi rujukan pasien BPJS dari puskesmas telah sampai ke telinga Bupati Wonogiri Joko Sutopo.
Bupati yang akrab disapa Jekek ini mengaku sudah mendapatkan notulensi public hearing yang digelar DPRD Wonogiri, Kamis (9/11).
Atas hal itu, Bupati Jekek akan memanggil pihak-pihak terkait.
"Senin (13/11/2023) kami akan klarifikasi pihak-pihak terkait terlebih dahulu. Ini kan kita baru dapat dari hasil hearing DPRD," ujarnya, Jumat (10/11/2023).
Siapa saja yang bakap dipanggil? Jeke menyebut pihak fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau dalam hal ini puskesmas, BPJS, dinas kesehatan (Dinkes), hingga bidan.
"Bidan mandiri juga akan kita undang semua. Artinya, biar semuanya klir. Biar semua paham, ini instrumennya kan masalah kesehatan," beber Jekek.
Jekek menuturkan, atas hal itu, semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama dalam hal operasional sistem.
Diantaranya bisa memiliki pemahaman yang sama terkait Sistem Manajemen Puskesmas (Simpus) dan PCare.
"Saya nanti minta penjelasan dari dinas teknis. Kalau ada persoalan, kita perbaiki sistemnya. Setelah itu kita kabarkan ke teman-teman media juga," janji bupati.
Pihaknya meminta pihak-pihak terkait membawa data lengkap. Mengingat tidak semua data diungkap dalam public hearing Kamis lalu.
Sebelumnya diberitakan, DPRD Wonogiri menduga adanya konspirasi dalam sistem rujukan pasien BPJS dari puskesmas ke rumah sakit.
Warga tak bisa memilih rumah sakit rujukan secara leluasa karena tak semua rumah sakit muncul menjadi pilihan dalam sistem rujukan pasien.
Hal itu terungkap dalam public hearing atau rapat dengar pendapat tentang pelayanan kesehatan rujukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di ruang Graha Paripurna DPRD Wonogiri, Kamis (9/11/2023). (al/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono