RADARSOLO.COM – Pemkab Wonogiri mulai melakukan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.
Diketahui, ada enam posisi jabatan tinggi pratama yang bisa diisi.
Itu adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Sekretaris DPRD Wonogiri, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Wonogiri.
Lalu kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Wonogiri dan terakhir adalah kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wonogiri.
Baca Juga: Disdikbud Karanganyar Gandeng Pemerintah Desa Tracing Peserta Didik
Terkait hal tersebut, Bupati Wonogiri Joko Sutopo tak mau tahu dan tidak ingin tahu siapa saja ASN pendaftar dalam seleksi pengisian jabatan yang kosong tersebut.
"Di dalam dinas teknis tidak ada komunikasi dengan kami. Karena saya memang tidak mau tahu dan tidak ingin tahu,” jelasnya.
“Biarkan natural saja, sesuai dengan aturan ketentuan. Kalau saya pertanyakan siapa yang daftar dikira saya intervensi. Biarkan saja," lanjut bupati belum lama ini.
Pria yang akrab disapa Jekek itu menuturkan, di dalam pemerintahannya, dia menerapkan zero transaksional dalam seleksi kepegawaian.
Sehingga dia tak mau cawe-cawe dalam proses seleksi itu.
Dalam manajerial SDM, Joko Sutopo menerapkan sistem meritokrasi.
Sehingga semua penahapan proses dari pendaftaran hingga finalisasi menjadi tanggung jawab dinas teknis.
"Jadi ini yang daftar siapa saja, saya tidak paham ya, klir ya. Tidak mau tahu, yang penting syarat ketentuan berlaku dan terpenuhi," tegas bupati Wonogiri yang akrab disapa Jekek.
Sejauh ini, dia hanya menerima pemberitahuan bahwa proses pendaftaran sudah dimulai.
Menurut dia, siapa saja bisa mendaftar asalkan syarat dan ketentuan terpenuhi.
"Setelah proses seleksi dinyatakan lulus siapa, baru saya panggil untuk diskusi, mana visimu. Misal jabatan (kepala) Arpusda, untuk wujudkan ini apa yang dilakukam, apa visinnya. Ini ranah saya," paparnya.
Jekek memastikan tidak ada kerabat dekat yang ikut proses seleksi pejabat di lingkungan Pemkab Wonogiri.
Bupati Wonogiri meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi.
"Pola kontrol inventarisasi, identifikasi dan investigasi. Silakan saja masyarakat ikut mengontrol," lanjut dia.
Sebelumnya diketahui pendaftaran dan penerimaan berkas pengisian jabatan tinggi yang kosong dibuka sejak 16 Juli 2024 hingga 30 Juli 2025. (al/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono