DPRD Wonogiri Sahkan Tiga Raperda Menjadi Peraturan Daerah

Tri Wahyu Cahyono • Dipublikasikan Senin, 4 November 2024 | 03:21 WIB
Rapat Kerja Panitia Khusus membahas Raperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045.
Rapat Kerja Panitia Khusus membahas Raperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

RADARSOLO.COM-DPRD Kabupaten Wonogiri bersama Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menyetujui tiga rancangan peraturan daerah (raperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) dalam Rapat Paripurna DPRD, Sabtu (10/8/2024).

Tiga raperda tersebut terdiri dari dua raperda merupakan raperda dari eksekutif, yaitu Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Dan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri.

Satu lagi raperda inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun.

Dengan akan berakhirnya RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 dan seiring pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, maka perlu dilakukan penyusunan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045.

Selanjutnya harus dijadikan pedoman oleh para calon bupati dan wakil bupati dalam menyusun visi-misi sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024.

RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 merupakan cita-cita besar masyarakat wonogiri untuk 20 ke depan.

Untuk itu dibutuhkan kerangka berpikir yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan dijabarkan dalam tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi misi daerah.

Kebijakan lima tahunan harus diarahkan guna penekanan pada prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya.

Sehingga perlu adanya penguatan landasan, akselerasi, pemantapan dan perwujudan visi Kabupaten Wonogiri 2025-2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 melalui beberapa tahapan, yakni dimulai dari penyusunan rancangan awal RPJPD, konsultasi publik rancangan awal RPJPD.

Baca Juga: DPRD Wonogiri Setujui Raperda tentang Perubahan APBD 2024

Berlanjut Musrenbang RPJPD, dan perumusan rancangan akhir RPJPD.

Berikutnya review aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), pembahasan Raperda RPJPD bersama DPRD, evaluasi gubernur, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan raperda dan tahap terakhir adalah penetapan raperda RPJPD menjadi Perda tentang RPJPD.

Visi RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 adalah “Wonogiri Yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan” yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Sejahtera

Wonogiri sejahtera ditunjukkan dengan kualitas hidup yang baik dan tercukupinya semua kebutuhan hidup masyarakat.

2. Maju

Wonogiri maju mampu menjadi wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, berprestasi, berdaya saing, dan modern berbasis riset, pemanfaatan teknologi, dan kreativitas.

3. Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, sehingga pembangunan yang dilaksanakan harus menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

Pertama, Mewujudkan kualitas hidup masyarakat didukung lingkungan sosial dan budaya masyarakat.

Kedua, Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Ketiga, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keempat, Mewujudkan ketahanan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah.

Kehadiran BUMD dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Seperti penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan.

Tetapi juga untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat.

Bank perekonomian rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pengaturan mengenai bank perekonomian rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Raperda ini disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang baru.

Raperda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan
Bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal.

Dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah menjamin lingkungan yang baik untuk perumahan.

Bahwa lingkungan perumahan yang baik harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktivitas kegiatan masyarakat di daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka diperlukan adanya peraturan tentang penyelenggarakan perumahan.

Meliputi rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana dan utilitas, terkait dengan penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas.

Dalam pelaksanaannya, penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas, belum dapat dilakukan secara optimal.

Sebab, ada beberapa permasalahan yang muncul serta munculnya praktik pengelolaan yang penanganannya belum bisa dilakukan dengan baik.

Selain itu, terdapat kekosongan hukum dalam penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas.

Substansi peraturan daerah ini berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. (*)

 

Editor : Tri Wahyu Cahyono
dprd wonogiri perda RPJPD raperda