RADARSOLO.COM – Ketua RT dan RW se Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Wonogiri buat geger dengan aksi pengunduran diri alias mundur masal. Aksi yang semula direncanakan sebagai sebuah rekayasa atau drama itu, kini jadi konflik serius antara para ketua RT dan RW dengan Kades Jatisari.
Aksi mundur 31 ketua RT dan 4 ketua RW se Desa Jatisari itu bermula dari ketidakpuasan terhadap turunnya nominal insentif yang diberikan oleh Pemkab Wonogiri.
Namun, kini masalah itu melebar hingga terjadi ketegangan serius antara para ketua RT dan RW dengan Kades Jatisari Teguh Subroto.
Sang kades dianggap mengingkari kesepakatan bersama dalam upaya memperjuangkan insentif ketua RT dan RW.
Awal Mula Permasalahan: Penurunan Insentif
Polemik itu berawal dari keputusan Pemkab Wonogiri untuk menurunkan insentif ketua RT dan RW dari Rp 500 ribu menjadi Rp 200 ribu mulai tahun 2025.
Kebijakan tersebut membuat sejumlah ketua RT dan RW merasa keberatan.
Ketua RT 06 RW 03 Dusun Tanduran, Purwanto menjelaskan, ketidakpuasan itu memicu diskusi di kalangan perangkat desa.
Mereka kemudian mendatangi Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Krisyanto, yang juga berasal dari Dusun Tanduran, untuk meminta penjelasan.
"Pak Kris menyampaikan bahwa aturan ini sudah ditetapkan dan berlaku mulai 2025. Tidak bisa diubah dalam tahun anggaran yang sama," ujar Purwanto pada Selasa (21/1/2025).
Ide Drama Pengunduran Diri
Para ketua RT dan RW kemudian bersepakat untuk membuat aksi protes dengan berpura-pura mundur atau mengundurkan diri secara masal.
Ide ini kemudian dikomunikasikan kepada Kades Teguh Subroto, yang menyatakan dukungannya.
Menurut Purwanto, kades saat itu menyebut aksi ini hanya akan menjadi drama atau rekayasa. Sebagai strategi untuk menekan pemkab agar memperhatikan aspirasi para Ketua RT dan RW.
"Kades menyebut bahwa aksi ini tidak masalah. Bahkan beliau bersedia memfasilitasi jika diperlukan," tambah Purwanto.
Kesepakatan tersebut disampaikan kepada seluruh ketua RT dan RW, dengan sebagian besar menyetujui rencana ini.
Pernyataan Sikap di Musrenbangdes
Pada Selasa (14/1/2025), digelar pengukuhan ketua RT dan RW terpilih digelar balai desa.
Di acara ini, rencana pengunduran diri masal mulai dilaksanakan, dengan pembacaan pernyataan sikap yang telah disiapkan sebelumnya.
Keesokan harinya, Rabu (15/1/2025), dalam forum Musrenbangdes yang dihadiri Camat Jatisrono Yohanes Trisnadi, pendamping desa, dan masyarakat, pernyataan sikap tersebut kembali dibacakan.
Para ketua RT dan RW berharap aksi drama mundur mereka menjadi perhatian pihak kabupaten.
Namun, alih-alih mendukung seperti yang sebelumnya disepakati, Kades Teguh justru menantang para ketua RT dan RW untuk benar-benar mundur dari jabatan mereka.
"Kami merasa dikhianati. Di depan camat dan pendamping desa, kades justru menyalahkan kami dan meminta kami mundur saat itu juga. Ini jelas berbeda dari kesepakatan awal," ungkap Purwanto.
Ketegangan di Forum
Suasana Musrenbangdes menjadi tegang setelah pernyataan kades yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Para ketua RT dan RW merasa dipermalukan di depan forum resmi.
"Saat Musrenbangdes itu pernyataan sikap sudah diketahui pak kades. Kita minta masukan sebelumnya. Waktu itu saya yang membacakan pernyataan sikap. Tapi kok kita sak kanca seperti dijegurke neng jurang (didorong ke jurang). Kita merasa dipermalukan di dalam forum," beber Joko Sulistyo, salah satu ketua RT.
Desak Kades Minta Maaf
Meski kecewa, para ketua RT dan RW menyatakan tetap melayani warga yang membutuhkan layanan.
Namum demikian, mereka mengakui jika hubungan para ketua RT dan RW dengan kades menjadi renggang.
Saat ini, mereka hanya ingin Kades Jatisari meminta maaf karena telah mengingkari kesepakatan.
Kades Teguh justru menjukkan sikap yang berbeda 180 derajad dari rencana awal, yang akan mendukung aksi protes ketua RT dan RW.
"Kita kecewa. Kalau bahasa Jawanya akonono salahmu (akui kesalahanmu), terus selesai. Begitu saja," kata Joko.
Kades Jatisari Buka Suara
Kades Jatisari Teguh Subroto mengatakan, awalnya para ketua RT dan RW memang mengeluhkan kepada dirinya perihal turunnya nominal insentif.
Dia pun menjelaskan jika hal itu merupakan kebijakan dari Pemkab Wonogiri.
Teguh pun memberi lampu hijau kepada ketua RT dan RW untuk menyalurkan aspirasi mereka saat Musrenbangdes.
Disinggung soal drama atau rekayasa mundur yang dibuat bersama, Teguh menuturkan, dirinya beberapa kali memang bertemu ketua RT maupun ketua RW secara terpisah yang menanyakan soal insentif.
Dia pun memberi ruang mereka untuk menyampaikan unek-unek dan aspirasi di acara pengukuhan ketua RT dan RW maupun Musrenbangdes.
"Kalau ketemu satu-satu ya monggo (pura-pura mundur), kan itu aspirasi. Masa saya menghalangi aspirasi," ucap dia.
Soal drama atau rekayasa mundur yang dibuat bersama hingga desakan untuk meminta maaf, Teguh punya pandangan sendiri.
"Itu hal yang lain. Kalau saya sesuai aturan saya (sebagai kades) dianggap salah, ya tidak. Tapi kalau saya sebagai pribadi, seorang Teguh yang kadang salah, perkara minta maaf itu kan perkara mulia," papar dia.
"Kan beda to. Saat saya ngobrol perorangan di jalan berbeda dengan saat memakai seragam. Maksudnya kebijakan pribadi," imbuh dia.
Respons Camat dan Pemkab Wonogiri
Camat Jatisrono, Yohanes Trisnadi, mengaku kaget dengan pernyataan mundur para ketua RT dan RW di forum Musrenbangdes.
Ia meminta permasalahan ini diselesaikan di tingkat desa agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.
"Kami meminta pak kades dan perangkat desa segera mencari solusi terbaik. Yang terpenting, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan," ujar Yohanes.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, Djoko Purwidyatmo, menegaskan, insentif ketua RT dan RW sudah ditetapkan sesuai regulasi.
Ia juga menyatakan bahwa belum ada surat resmi pengunduran diri dari para ketua RT dan ketua RW di Desa Jatisari. (al/ria)
Editor : Syahaamah Fikria