RADARSOLO.COM-Sebanyak 37 ribu warga Wonogiri kehilangan akses layanan BPJS Kesehatan gratis karena status kepesertaannya sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan.
Penonaktifan ini membuat warga tidak bisa lagi menikmati fasilitas pengobatan secara gratis.
Salah satu warga Kecamatan Wonogiri Kota mengaku kaget saat mengecek status BPJS-nya melalui keponakan.
“Ini tadi dicek keponakan saya. Ternyata tidak aktif. Sebenarnya mau saya pakai ke puskesmas, badan greges-greges,” ujarnya, Senin (21/7/2025).
Karena tidak aktif, ia memilih membeli obat generik terlebih dahulu dan menunda berobat ke fasilitas kesehatan.
“Beli obat dulu di warung. Belum jadi ke puskesmas,” imbuhnya.
Dinsos Terima Lonjakan Aduan Warga
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri Anton Tiyas Harjanto melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Lestari Juni Hastuti atau Yuni mengungkapkan, lonjakan aduan terjadi sejak awal Juni.
“Awal Juni lalu, kehadiran warga di loket layanan banyak. Semua mengeluhkan nonaktif. Itu warga yang mau periksa, kontrol, opname dan lainnya,” jelasnya.
Ternyata, penonaktifan itu disebabkan implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), hasil sinkronisasi DTKS, Regsosek, dan P3KE.
Dua Gelombang Penonaktifan
Yuni menjelaskan penonaktifan dilakukan dalam dua tahap:
Baca Juga: Solo Raya Great Sale Dongkrak Ekonomi 7 Kabupaten-Kota, Ini Nominal Transaksinya
Gelombang pertama (akhir Mei): 28.720 warga
Gelombang kedua (awal Juli): 8.190 warga
Total warga terdampak mencapai 36.910 orang, seluruhnya penerima bantuan dari APBN.
Sementara peserta PBI JK yang dibiayai APBD tidak terdampak.
“Itu sumber anggarannya APBN. Yang sumber anggaran APBD aman,” jelas Yuni.
Solusi: Reaktivasi Mandiri dan Usulan PBI dari APBD
Untuk solusi jangka pendek, Dinsos menyarankan warga yang membutuhkan penanganan mendesak seperti opname, cuci darah, atau kontrol rutin membayar iuran BPJS secara mandiri terlebih dahulu.
Setelah itu, Dinsos akan mengusulkan agar mereka masuk dalam PBI JK yang dibiayai oleh APBD.
“Agar hari itu bisa dipakai bayar sendiri dulu BPJS-nya. Setelah itu, kita usulkan untuk masuk PBI JK dari APBD,” ungkap Yuni.
Dinsos juga membuka layanan konsultasi melalui WhatsApp 085186817818 selama jam kerja.
Hingga Sabtu (19/7), Dinsos telah mengusulkan 252 reaktivasi kepesertaan. Sebanyak 188 usulan telah disetujui oleh Pusdatin dan BPJS.
Sekda Wonogiri: Koordinasi Langsung ke Kemensos
Baca Juga: Presiden Prabowo Luncurkan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Serentak di Jateng: Awal Sejarah Baru!
Sekretaris Daerah Wonogiri FX Pranata mengatakan Pemkab telah bergerak cepat menanggapi kondisi ini.
Bahkan, Bupati Wonogiri dan Kepala Dinsos telah berangkat ke Jakarta untuk koordinasi langsung dengan Kementerian Sosial.
“Pak Bupati dan Pak Kadinsos hari ini ke Jakarta, Kemensos. Salah satunya koordinasi terkait itu. Semoga segera ada solusi,” ujar Pranata.
Ia memastikan, warga yang membutuhkan pelayanan medis darurat tetap akan diutamakan, meskipun status BPJS mereka belum aktif. (al/wa)
Editor : Tri wahyu Cahyono