RADARSOLO.COM- Forkompimda Wonogiri bersama para kepala sekolah (kasek) se-Kecamatan Eromoko dan juga pihak Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menggelar rapat koordinasi, Rabu (1/10/2025).
Rapat itu membahas soal isu adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikabarkan 'berebut' sasaran program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah setempat.
Dimana sekolah mengaku dimintai data oleh sejumlah pihak yang berbeda-beda untuk keperluan pendataan MBG.
Pihak-pihak itu mengaku merupakan perwakilan SPPG. Kabar berebutnya sasaran penerima MBG oleh SPPG ditepis oleh Forkompimda Wonogiri.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan, berdasarkan keterangan dari SPPI, secara regulasi orang yang berhak meminta data calon sasaran penerima MBG di sekolah adalah koordinator kecamatan SPPI.
"Kita tidak tahu yang melakukan pendataan sebelumnya siapa. Maka kita beri pemahaman bahwa yang berwenang adalah itu (koordinator kecamatan SPPI)," ujar Setyo usai rakor.
Selain di Eromoko, kerancuan informasi semacam itu juga berpotensi terjadi di wilayah kecamatan lain. Yakni di Ngadirojo, Purwantoro dan lainnya.
"Dengan adanya hal ini, kami minta SPPI mengantisipasi. Oh... ini penerima manfaatnya berapa, cover areanya mana, jadi data di masing-masing SPPI," jelas bupati.
Menurut Setyo, Pemkab Wonogiri tak bisa masuk ranah teknis.
Yang bisa masuk ke ranah teknis pelaksanaannya adalah para SPPI. Pemkab hanya bisa memfasilitasi dialog atau koordinasi.
Wabup Wonogiri Imron Rizkyarno menambahkan, dengan dihadirkannya para kepala sekolah di Eromoko sekaligus untuk mengenalkan siapa koordinator SPPI kecamatan setempat.
Baca Juga: Sempat Ada Kasus Keracunan MBG, Seluruh SPPG di Sragen Tetap Diizinkan Beroperasi
"Yang membagi (penerima manfaat) dari pihak koordinator kecamatan, sudah. Kalau ada yang mengatasnamakan kepala SPPI atau kepala dapur atau mitra tanpa surat resmi, berarti bukan," beber dia.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Wonogiri Iptu Agung Sedewo mengatakan, kabar rebutan penerima manfaat MBG antar SPPG di Kecamatan Eromoko perlu diluruskan.
"Dengan peristiwa ini kita jadi terbuka dan tahu siapa yang bisa melakukan pendataan. Jadi mungkin miskomunikasi. Ini wujud nyata pemda hadir mengkoordinasikan pihak terkait supaya program nasional ini bisa berjalan lancar," papar dia.
Agung menambahkan, mekanisme yang benar dalam pemetaan dan pembagian penerima MBG perlu disosialisasikan. Sehingga, permasalahan serupa tak muncul di kecamatan lain.
Pemkab Wonogiri juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri untuk memberikan informasi itu kepada para kepala sekolah.
Dengan begitu, sekolah juga tak memberikan data calon penerima MBG kepada sembarangan orang.
Yang bisa diberi data adalah koordinator SPPI di kecamatan setempat dan disertai surat tugas. (al)
Editor : Tri wahyu Cahyono