RADARSOLO.COM-Bupati Setyo Sukarno bersama Ketua DPRD Wonogiri Sriyono dan para anggota Komisi III DPRD serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melakukan sidak ke proyek peningkatan jalan dari Kecamatan Bulukerto hingga Kecamatan Puhpelem yang berbatasan dengan Poncol, Magetan Jumat (14/11/2025).
Diketahui di beberapa titik pengerjaan jalan, tidak sesuai dengan spesifikasi. Dimana ketebalan aspal masih kurang dari spesifikasi yang ditentukan.
Usai sidak, Bupati Setyo juga menilai bahwa konsultan pengawas melecehkan tim gabungan yang melakukan sidak.
Pasalnya, konsultan pengawas tak ada di lokasi proyek dan tak datang saat dipanggil oleh dinas ke lokasi.
Diketahui, peningkatan jalan Bulukerto-Poncol itu memiliki nilai kontrak Rp 5,9 miliar. Adapun panjang jalannya lebih dari 8 kilometer.
Ketua Komisi III DPRD Wonogiri Catur Winarko mengatakan, pihaknya banyak mendapatkan laporan dari masyarakat atas proyek tersebut. Dimana saat lapen atau penetrasi dasar terkupas efek dari hujan.
"Saat itu saya turun. Bareng gelar hari pertama. Itu kita sampaikan ke DPU, bahwa penetrasinya seperti ini. Itu perekatnya kurang kuat karena terkelupas," ujar Catur.
Dia meminta agar ada pengerjaan ulang di lokasi yang terlepas. Sehingga saat digelar aspal maka hasilnya akan kuat dan berkualitas.
Sementara saat sidak, diketahui bahwa di sejumlah titik pengerjaan jalan, tidak sesuai dengan spesifikasi. Dimana ketebalan aspal masih kurang.
"Kalau itu tidak sesuai, ya mohon maaf nanti kalau ditambal-tambal malah nggronjal," beber Catur.
Atas kondisi itu, muncul usulan bahwa pembayaran proyek dibayar sesuai kondisi riil di lapangan.
Artinya, kata Catur, proyek dibayar sesuai dengan apa yang dikerjakan pihak ketiga dan sisanya masuk ke kas daerah.
"Proyek ini salah satu yang terbesar di tahun ini untuk infrastruktur. Jangan sampai anggaran yang disiapkan tidak tepat sasaran. Kualitas standar teknisnya harus terpenuhi," tegas Catur.
Diakui Catur, di beberapa titik dimana sampel diambil, hasil pekerjaan cukup baik. Pihaknya pun menyebut pekerjaan itu baik di titik tersebut.
"Kalau memang kurang disitu kita ambil rata-rata. Oh di sini (ketebalan) cuma 2,6 umpamanya. Disana 3,6. Itu nanti kita serahkan ke dinas teknis. Nek diulangi gur nggronjal. Dalan anyar tapi tidak sesuai harapan kita semua," papar dia.
Ketua DPRD Wonogiri Sriyono mengatakan, APBD Wonogiri tidak terlalu banyak.
Bahkan, kemampuan fiskal rendah sehingga diminta untuk seefisien mungkin dan tidak boros.
"Pronsip dasarnya, uang yang keluar dan output yang didapatkan harus berimbang. Ukurannya apa? Kalau pembangunan ya tentunya harus sesuai dengan spesifikasi," kata dia.
Tujuan sidak itu menurutnya adalah untuk memgecek apakah proyek itu sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Sebab saar membangun dan tidak sesuai spek, itu dinilainya sebagai pemborosan.
"Pekerjaan (jalan) di penetapan APBD 2025 cuma empat titik. Kita akan cek pekerjaan di ssmua titik. Dengan Pak Bupati juga sepakat semua pekerjaan infrastruktur di Wonogiri akan kita cek bersama Pak Bupati dan komisi terkait," papar Sriyono.
Sriyono juga mengapresiasi masyarakat yang sudah mulai peduli dengan proyek pembangunan di wilayah.
Adanya laporan seperti di proyek jalan itu juga dinilai sebagai wujud kepedulian.
"Masyarakat sudah care, dilaporkan ke kita dan kita tindaklanjuti. Harapannya, partisipasi masyarakat bisa semakin bagus dalam semua proses pembangunan di Wonogiri," kata dia.
Setelah ini, Komisi III DPRD Wonogiri bakal menggelar rapat bersama dengan dinas teknis. Rekomendasi atas temuan itu akan dibahas lebihlanjut.
Di tempat yang sama, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan berdasarkan hasil sidak ada pengurangan volume.
Baca Juga: Suporter Ricuh, PSMS Medan Dihukum Tanpa Penonton dan Kena Denda Rp 15 Juta
Pihaknya tak melihat bahwa yang harus dibayarkan pemerintah nantinya adalah sesuai dengan apa yang digarap.
"Saat jalan dibangun dengan ketebalan 4 sentimeter, logikanya kan pasti kekuatannya lebih tinggi," kata dia.
Apakah berarti dengan adanya pengurangan volume itu proyek pengerjaan jalan tersebut belum memenuhi spesifikasi?
"Ya pasti. Kalau semestinya (ketebalan) empat sentimeter tapi ternyata kurang dari itu berarti tidak sesuai dengan spesifikasi. Tidak sekedar yang dibayar yang terpasang, bukan itu," kata dia.
Menurut dia, sudah ada perencanaan yang dilakukan. Termasuk hitung-hitungan kebutuhan aspal dalam proyek pengerjaan jalan tersebut.
Termasuk adanya konsultan pengawas saat proyek bergulir.
Setyo juga mempertanyakan ketidakhadiran konsultan pengawas saat sidak dilakukan.
Seharusnya, konsultan pengawas juga mengawasi proyek itu.
"Kenapa kok tidak hadir, ini kan menjadi tanda tanya besar. Dihubungi Pak Kepala DPU kalau Pak Ketua DPRD hadir, Komisi III hadir. Ternyata konsultannya tidak hadir," beber Bupati.
Bupati sangat menyayangkan ketidakhadiran konsultan pengawas. Sebab diharapkan proyek itu betul-betul diawasi.
Pihaknya juga akan melakukan evaluasi. Termasuk kepada konsultan pengawas yang seharusnya melekat dalam mengawasi proyek. Komisi III DPRD Wonogiri juga akan membahas hal itu.
Bupati Setyo merasa ketidakhadiran konsultan pengawas saat sidak dilakukan melecehkan seluruh pihak.
"Ini sangat melecehkan bagi Pemkab Wonogiri, padahal ada Pak Ketua DPRD dan anggota-anggota Komisi III DPRD Wonogiri," kata Setyo.
Bupati menegaskan, tak menutup kemungkinan konsultan pengawas di-blacklist. Apalagi jika dinilai tak profesional.
"Dan ini sudah pernah kita lakukan saat saya masih di DPRD Wonogiri. Kita blacklist pihak ketiga penyedia barang dan jasa. Ini suatu bentuk pembinaan pemerintah kepada pihak ketiga penyedia barang dan jasa," kata Setyo. (al)
Editor : Tri wahyu Cahyono