RADARSOLO.COM- Polres Wonogiri kerahkan anggotanya untuk menyelidiki MinyaKita program bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikeluhkan berbau minyak tanah di Kecamatan Kismantoro.
Usai mengambil sejumlah sampel minyak goreng, polisi berkoordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surakarta untuk nantinya mengecek kandungan minyak goreng dari sampel yang diambil.
Baca Juga: UMKM Jadi Fondasi Ekonomi, Gubernur Ahmad Luthfi Tekankan Penguatan Pembiayaan
Kanit II Tipidter Satreskrim Polres Wonogiri Ipda Wahyu Teguh mengatakan, pada Kamis (19/6/2026) pihaknya terjun ke salah satu wilayah di Kecamatan Kismantoro untuk melakukan penyelidikan.
Pihaknya juga telah mengamankan sampel MinyaKita
"Ada 37 pouch yang kami ambil. 35 masih utuh dan 2 sudah terbuka," ujar dia.
Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah warga yang mendapatkan bantuan tersebut.
Termasuk memastikan penyelidikan terus berjalan.
"Kita juga berkoordinasi dengan BPOM Surakarta untuk nantinya melakukan pemeriksaan kandungan minyak goreng tersebut," kata Wahyu.
Polisi juga tak menampik adanya rasa aneh yang ada dan warna minyak yang berbeda di MinyaKita yang diterima masyarakat Kismantoro.
Baca Juga: UMKM Jadi Fondasi Ekonomi, Gubernur Ahmad Luthfi Tekankan Penguatan Pembiayaan
Meski demikian, pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan kandungannya.
Termasuk juga melakukan pemeriksaan di pabrik yang memproduksi minyak goreng tersebut.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Wonogiri Iptu Agung Sedewo mengatakan, pihaknya masih menyelidiki apa yang menjadi keluhan masyarakat.
"Informasinya, minyaknya juga lebih cepat menghitam saat dipanaskan. Kita akan lakukan pemeriksaan laboratorium," beber dia.
Agung juga meminta masyarakat yang masih menemukan minyak goreng seperti itu untuk bisa melaporkan ke polisi.
Nantinya, laporan maupun aduan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Terpisah, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan, kejadian di Kecamatan Kismantoro memunculkan pertanyaan apakah minyak tersebut layak dikonsumsi.
Pihaknya berharap, Bulog menarik minyak tersebut dan hal itu telah dilakukan oleh Bulog.
"Kalau keluar dari standar ditarik saja harapan kita. Dan ini sudah dilakukan, sudah tepat," beber dia.
Menurut Bupati, penarikan yang dilakukan juga mengantisipasi dampk negatif yang berpotensi dirasakan.
Sebab, minyak goreng digunakan untuk memasak makanan yang dikonsumsi masyarakat.
"Ke depan, kita harapkan ada kontrol yang lebih dari pihak-pihak terkait. Ini menyangkut kehidupan masyarakat. Nggak hanya minyak, beras juga," pungkas Bupati. (al)
Editor : Tri Wahyu Cahyono