RADARSOLO.COM- Pemkab Wonogiri terus berupaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki tempat tinggalnya secara swadaya sehingga tercipta lingkungan permukiman yang sehat dan aman.
Baca Juga: ONIC dan EVOS Hadir di Solo, Ini Kejutan Besar Kapolda Jateng Cup 2026
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi (verval) tahun 2025, jumlah RTLH di Kabupaten Wonogiri tercatat sebanyak 12.776 unit.
Dari jumlah tersebut, 10.633 unit masuk kategori rusak berat, 655 unit rusak sedang, dan 1.488 unit rusak ringan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLH PKP) Wonogiri Bahari menjelaskan, sepanjang tahun 2025 telah dilakukan penanganan terhadap 1.492 unit RTLH melalui berbagai sumber pendanaan.
Bantuan tersebut berasal dari BSPS APBN sebanyak 67 unit, Bankeupemdes RTLH APBD Provinsi Jawa Tengah 781 unit.
Berikutnya APBD Kabupaten 60 unit, Dana Desa 487 unit, Baznas RI lima unit, Baznas Provinsi Jawa Tengah 32 unit.
Termasuk CSR BPD Jateng 48 unit, CSR PT BKK Jateng dua unit, CSR PT BKK Wonogiri tiga unit, serta PMI Kabupaten Wonogiri tujuh unit.
"Dengan penanganan sebanyak 1.492 unit tersebut, jumlah RTLH yang tersisa pada akhir tahun 2025 menjadi 11.284 unit," ujar dia.
Baca Juga: Demam Piala Dunia Menyebar ke Solo, Kampung Piala Dunia Diserbu Warga
Pada tahun 2026, Pemkab Wonogiri menargetkan penanganan 359 unit RTLH dengan total nilai bantuan mencapai Rp7,44 miliar.
Bantuan tersebut berasal dari sejumlah sumber pendanaan, yakni BSPS APBN sebanyak 39 unit dengan alokasi Rp780 juta yang saat ini masih dalam proses verifikasi.
Kemudian Bankeupemdes RTLH dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 235 unit dengan total bantuan Rp4,7 miliar.
Saat ini telah terbit SK tahap pertama untuk 62 unit.
Selain itu, APBD Kabupaten Wonogiri mengalokasikan bantuan bagi 57 unit RTLH senilai Rp1,14 miliar yang progres fisiknya telah melampaui 50 persen.
Sumber bantuan lainnya berasal dari Baznas Provinsi Jawa Tengah untuk 10 unit senilai Rp200 juta, CSR PT Djarum sebanyak 10 unit dengan nilai bantuan Rp500 juta.
Serta PMI Kabupaten Wonogiri untuk delapan unit dengan total bantuan Rp120 juta.
Sementara itu, pada tahun 2027 mendatang, Pemkab Wonogiri telah merencanakan penanganan 60 unit RTLH melalui APBD Kabupaten.
Setiap unit akan memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta, sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,2 miliar.
"Penanganan dilakukan secara berkelanjutan," kata Bahari.
Pemkab berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga sosial dapat terus diperkuat guna mempercepat penuntasan RTLH di Kabupaten Wonogiri.
Dengan demikian, semakin banyak warga yang dapat menempati hunian yang layak, sehat, dan aman.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penanganan RTLH.
Mulai dari CSR dan program lainnya.
"Selain kita siapkan di APBD kabupaten dan provinsi, CSR juga bisa. Kita akan evaluasi terus," kata Bupati.
Baca Juga: Libur Sekolah, Pertamina Pertebal Stok Pertalite Hingga 18% di SPBU se-Jateng DIY
Penanganan belasan ribu rumah tidak layak tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Kondisi fiskal saat ini mengalami keterbatasan akibat efisiensi anggaran, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, Pemkab Wonogiri tetap berkomitmen untuk tetap menangani RTLH hingga tuntas.
Baca Juga: Regulasi Baru Dinilai Jadi Batu Sandungan Pengelolaan Sampah TPA Putri Cempo
Penanganan RTLH dari berbagai sumber anggaran menjadi salah satu strategi paling realistis untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Kami tetap harus melakukan kolaborasi anggaran lintas lembaga," pungkas Setyo. (al)
Editor : Tri Wahyu Cahyono