RADARSOLO.COM- Dapur penyedia makan bergizi gratis (MBG) diharapkan bisa menggunakan bahan potensi lokal untuk menjadi suplier dapur.
Saat ini, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang tengah menyiapkan surat edaran yang meminta dapur untuk memaksimalkan suplier lokal, jika terbukti ada pelanggaran dapur bisa diusulkan untuk di-suspend.
Hal itu muncuat saat rapat koordinasi (rakor) yang digelar Satgas MBG Wonogiri bersama dengan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra dapur MBG se-Wonogiri di kompleks Setda Wonogiri Rabu (1/7/2026).
Dalam rakor yang dihadiri Kepala KPPG Semarang muncul usulan dari peserta agar dapur MBG bisa menggunakan produk pangan yang diproduksi oleh desa lewat BUMDes.
Baca Juga: Jumlah Pemilih Tembus 1 Juta Orang, Gen Z dan Gen Alpha Bakal Dominasi Pemilu 2029 di Klaten
Sebab, ada BUMDes yang memproduksi bahan pangan.
Bisa juga dengan menggunakan bahan pangan yang diproduksi oleh masyarakat misalnya seperti tempe dan lainnya.
Selain itu, juga bisa menggunakan bahan pangan yang dijual oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Salah satu contoh yang disampaikan adalah sudah ada dapur MBG di Kelurahan Wonokarto yang turut membeli beras dari KDKMP setempat.
Hal itu diharapkan bisa dilakukan SPPG lainnya.
Bupati Wonogiri sekaligus Ketua Satgas MBG Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan, pihaknya punya kewenangan untuk terlibat dalam program MBG.
Keterlibatan ini dalam rangka untuk memastikan program MBG berjalan lancar sesuai dengan ketentuan.
"Satgas saat ini juga bisa mengeluarkan rekomendasi kepada BGN (Badan Gizi Nasional) untuk mensuspend SPPG yang tidak sesuai SOP," ujar Setyo usai memimpin rakor.
Pihaknya juga ingin program ini melibatkan masyarakat lokal sebagai suplier bahan baku makanannya.
Pelibatan warga lokal dalam program MBG masih sangat minim sebagai pemasok bahan baku.
"Sejauh ini masih sangat minim keterlibatan suplier lokal. Misalnya ada bahan makanan dari KDKMP dan BUMDes diharapkan juga bisa ikut masuk ke depannya," jelas Setyo.
Baca Juga: Mengusung Mesin 160cc eSP+, Skutik Sporty New Honda Vario Evo 160 Resmi Mengaspal di Jateng
Pihaknya juga akan berupaya menjembatani para suplier di desa-desa untuk bisa memasok bahan baku makanan ke dapur MBG.
Pemkab akan bekerja sama dengan desa untuk memdata pemasok, misalnya petani cabe, semangka, sayuran dna buah lainnya, termasuk pengrajin tempe.
"Dengan ini harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," ujarnya.
Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri Imron Rizkyarno menambahkan, pihaknya punya wewenang untuk turut memastikan program ini berjalan baik.
Pemkab bersama Satgas MBG akan mengevaluasi dan mengecek secara detail operasional SPPG termasuk dalam hal keuangan.
Imron menyebut, ada dapur yang mencari keuntungan terlalu banyak dengan membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan.
Misalnya di lapangan hanya menggunakan tiga tabung gas, dilaporkan pake lima tabung gas.
"Atau memakai 10 sabun pencuci tapi dilaporan keuagan ditulis memakai 20 sabun," ucapnya.
Imron juga mengimbau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi kepala dapur untuk bersikap indepenen dan tidak terpengaruh atau terintervensi oleh mitra SPPG yang nakal.
Sementara itu, Kepala KPPG Semarang Hadi Riajaya mengatakan, salah satu tujuan program MBG dilakukan adalah untuk pemberdayaan masyarakat lokal.
Dalam hal ini, bahan baku yang digunakan adalah bahan baku lokal.
"Diprioritaskan lokal kecuali bahan baku yang diminta tidak ada di Wonogiri. Itu baru bisa dari wilayah lain, diutamakan masih dalam provinsi yang sama," beber dia.
Hadi menambahkan, saat ada BUMDes misalnya yang ingin menjadi suplier bahan MBG juga harus dicek kesiapannya.
Apakah akan siap menyediakan bahan baku yang banyak, sebab setiap dapur memasak ribuan porsi MBG.
"Kuantitas dan kualitasnya dicek. Juga tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi atau harga acuan pemerintah. Bisa ambil suplier lokal seperi BUMDes, KDKMP atau UMKM lokal," terangnya.
Hadi menuturkan, pihaknya juga tengah menyiapkan surat edaran agar dapur memaksimalkan suplier lokal. Kepala SPPG diarahkan untuk mengawasi pembelanjaan yang dilakukan PIC yayasan atau mitra dapur.
"Jika melakukan pembelanjaan di luar Wonogiri atau kabupaten kota-nya, supaya bisa dilaporkan kepada kami. Akan kami evaluasi dan jika ada pelanggaran itu nanti bisa kami rekomendasikan untuk disuspend,' kata dia.
Baca Juga: Dokter Spesialis hingga Cleaning Service di RSUD Wonogiri Dilatih Gunakan APAR dan Spill Kit
Apakah sanksi suspend langsung diberikan? Hadi menuturkan, ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan di BGN. KPPG hanya memberikan rekomendasi saja.
"Tapi itu biasanya tidak lama (tindaklanjut rekomendasi,red). Kita juga perpanjangan tangan BGN pusat di daerah. Apa yang kita rekomendasikan pasti ada tindaklanjut," kata dia. (al)
Editor : Tri Wahyu Cahyono