RADARSOLO.COM-Fenomena minimnya jumlah siswa baru di sejumlah SD negeri menjadi perhatian DPRD Wonogiri.
Komisi IV DPRD Wonogiri meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk memetakan penyebab menurunnya minat masyarakat terhadap sekolah negeri.
Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri Titik Sugiyarti mengatakan, evaluasi harus dilakukan secara komprehensif.
Mulai dari perubahan demografi, penurunan angka kelahiran, hingga persaingan dengan sekolah swasta yang dinilai semakin ketat.
"Harus ada evaluasi terkait hal ini," ujar Titik belum lama ini.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa melihat persoalan tersebut dari satu sisi saja.
Terlebih di wilayah perkotaan, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan sekolah untuk anak-anak mereka.
"Harus dipetakan dulu kondisi yang sebenarnya. Apakah memang karena angka kelahiran di sekitar sekolah menurun, perubahan demografi, atau mungkin ketatnya persaingan sekolah negeri dengan sekolah swasta," papar dia.
Titik menegaskan, hasil evaluasi itu harus menjadi dasar penyusunan kebijakan agar sekolah negeri kembali diminati masyarakat.
Baca Juga: Banyak yang Belum Tahu, Taman Pancasila Karanganyar Dulunya Pasar Tradisional
Karena itu, sekolah tidak cukup hanya mengandalkan status sebagai sekolah milik pemerintah.
Dia mendorong setiap sekolah menghadirkan program unggulan, memperkuat kegiatan ekstrakurikuler, hingga meningkatkan pembinaan di bidang keagamaan maupun prestasi akademik dan nonakademik.
"Jangan hanya karena sekolah negeri lalu mengandalkan status sebagai sekolah pemerintah," pesannya.
"Sekolah harus berbenah, menghadirkan program-program unggulan, menambah kegiatan ekstrakurikuler, mungkin keagamaan maupun prestasi lainnya," imbuh Titik.
Menurut dia, masih ada sejumlah SD negeri di Wonogiri yang setiap tahun justru kebanjiran pendaftar hingga harus menolak calon siswa karena kuota telah terpenuhi.
Hal itu menunjukkan masyarakat tetap memilih sekolah yang memiliki keunggulan dan ciri khas.
Dia mencontohkan salah satu SD negeri di Kecamatan Jatisrono yang dalam beberapa tahun terakhir selalu kelebihan pendaftar berkat berbagai program unggulan.
Seperti karawitan dan pembinaan prestasi. Bahkan, sekolah tersebut mampu menarik siswa dari desa lain.
"Artinya faktor program sekolah juga sangat menentukan. Ada sekolah yang diminati karena punya keunggulan tertentu," jelasnya.
Terkait wacana regrouping atau penggabungan sekolah, Titik menilai langkah tersebut bukan solusi instan.
Menurutnya, kebijakan itu baru dapat diputuskan setelah evaluasi selesai dilakukan.
Titik mengingatkan regrouping telah dilakukan pada 2025 dan berlanjut pada 2026, termasuk di jenjang SMP.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan penyebab minimnya siswa tahun ini benar-benar dipahami sebelum mengambil kebijakan lanjutan.
Selain itu, DPRD meminta agar regrouping tidak mengurangi akses pendidikan bagi siswa.
Penggabungan sekolah harus mempertimbangkan jarak tempuh serta pemanfaatan gedung sekolah yang nantinya tidak lagi digunakan.
Baca Juga: PSIM Jogja Kunci 14 Elemen Tim, Laskar Mataram Pilih Pertahankan Fondasi
"Kita sudah wanti-wanti ke Disdikbud agar anak-anak secara jangkauan tidak menyulitkan, yang regrouping harus berdekatan, pemanfaatan gedung-gedung sekolah yang ditinggal itu seperti apa, itu harus menjadi perhatian," tegasnya.
Pihaknya berharap evaluasi tersebut mampu menghasilkan solusi yang tepat.
Titik juga mendorong para guru terus berinovasi dalam pembelajaran agar SD negeri memiliki daya saing di tengah semakin banyaknya pilihan sekolah bagi masyarakat. (al)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com