RADARSOLO.COM- Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri merespons keluhan warga yang mempertanyakan masuknya dalam kelompok Desil 10 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Padahal, warga tersebut merasa keuangannya biasa saja dan bukan konglonerat.
Kepala BPS Wonogiri Rahmad Iswanto mengatakan, pengelompokan desil yang dilakukan di Indonesia menimbulkan fenomena kesenjangan tersendiri, utamanya di desil 9 dan 10.
Baca Juga: Polres Sragen Bekuk Dua Pengedar Sabu, Sita 19 Paket Siap Edar
Menurut dia, hal ini menunjukkan tingkat pemerataan kesejahteraan keluarga di Indonesia umumnya dan Wonogiri khususnya masih njomplang. Terutamadi desil atas.
"Penentuan desil DTSEN ini berasal dari beberapa sumber. Pertama DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), dan Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi). Ini yang diramu menjadi DTSEN," ujar dia.
Jika saat ini ada masyarakat yang merasa kehidupan dan desil DTSEN tak sinkron, imbuh Rahmad, itu wajar.
Sebab, sumber data yang ter-update dari tiga sumber itu paling mutakhir merupakan data pada 2023.
"Ke depan, rencananya bisa up date berkala setiap tiga bulan. Masyarakat juga bisa berpartisipasi memperbaiki data lewat kanal yang tersedia," kata Rahmad.
Masyarakat bisa meng-update data secara mandiri di website (https://dtsen-form.bps.go.id) dengan memperbaiki data secara riil.
Baca Juga: Penertiban PKL Liar di Jalan Veteran Sragen Disorot, Satpol PP Buka Suara
Nantinya ada proses verifikasi berjenjang yang dilakukan. Bisa juga masyarakat datang ke desa atau kantor Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB P3A) Wonogiri.
Rahmad juga menerangkan bahwa ada anggapan desil seseorang berubah karena sensus ekonomi yang digelar BPS.
"Kenapa? Karena sensus masih berjalan. Data belum diolah. Itu bukan disebabkan sensus ekonomi," jelasnya. (al)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com