RADARSOLO.COM-Masuk dalam kelompok desil 10 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), membuat sejumlah warga Wonogiri mempertanyakan dasar dan proses penetapan data tersebut.
Pasalnya, kondisi ekonominya dinilai tidak mencerminkan gambaran sesuai kemampuan ekonomi paling tinggi.
Rizal (30) warga Kelurahan Girupurwo, Kecamatan Winogiri Kota mengaku bukan seorang konglomerat dengan penghasilan tiga digit setiap bulan.
Sebagai karyawan swasta, penghasilannya hanya sekitar Rp 3 juta per bulan.
Baca Juga: Respons Keluhan Warga yang Masuk Desil 10, Begini Paparan BPS Wonogiri
"Saya ini bukan orang kaya. Gaji saya sekitar Rp 3 juta per bulan. Kalau masuk desil 10, saya juga bingung dasarnya apa," ujar Rizal.
Rizal mengaku mengetahui dirinya masuk dalam desil 10 setelah mendapatkan informasi terkait DTSEN.
Kondisi tersebut membuatnya khawatir, terutama setelah mendengar adanya kebijakan yang berpotensi membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi masyarakat yang masuk dalam desil tertentu.
Dia khawatir status tersebut justru membuat pengeluaran bulanannya bertambah.
Terlebih, pekerjaannya sebagai karyawan swasta terkadang mengharuskannya bepergian ke luar kota.
Baca Juga: Bukan Sekadar Pasar Malam, Begini Asal-usul Tradisi Sekaten di Solo
"Kalau nanti benar ada pelarangan atau pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10, tentu saya khawatir. Saya masih membutuhkan BBM untuk bekerja, termasuk kalau harus ke luar kota," beber dia.
Menurut Rizal, pendapatan sekitar Rp 3 juta per bulan harus digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, ia berharap data DTSEN benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat.
Rizal juga berharap pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan maupun klarifikasi apabila merasa data yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Baca Juga: Puncak HUT ke-81 Jawa Tengah di Boyolali, Cicit WR Supratman Lantunkan Indonesia Raya 3 Stanza
"Kalau memang datanya salah, seharusnya ada mekanisme untuk memperbaiki. Jangan sampai orang yang sebenarnya masih pas-pasan, justru dianggap mampu dan kemudian kehilangan akses terhadap bantuan atau fasilitas tertentu," kata dia.
Rizal menilai akurasi data menjadi penting karena DTSEN kini menjadi salah satu basis pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi.
Menurut dia, kesalahan klasifikasi dapat berdampak langsung terhadap masyarakat.
Baca Juga: Kenapa Keraton Solo Punya Alun-Alun Lor dan Kidul? Ternyata Fungsinya Berbeda
Rizal berharap persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari angka atau kategori desil, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
"Harapannya data itu benar-benar sesuai dengan kondisi warga. Jangan hanya karena masuk desil 10 kemudian dianggap orang kaya," pungkasnya. (al)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com