RADARSOLO.COM - Kebijakan yang diatur dalam SK 63551 yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada skema kerja dan insentif relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wonogiri.
Insentif yang diterima relawan kini berkurang. Namun, pengelola SPPG memilih tidak merumahkan pekerja dan menerapkan sistem kerja bergiliran atau sif.
Wakil Bupati Wonogiri sekaligus Wakil Ketua Satgas MBG Wonogiri Imron Rizkyarno mengatakan, penyesuaian tersebut diketahui setelah pihaknya melakukan sampling ke sejumlah SPPG di Wonogiri.
Baca Juga: Ngopi Bareng Ojol, Kapolres Baru Sukoharjo Serap Aspirasi masyarakat
Dari hasil pemantauan sementara, sejumlah SPPG memilih mempertahankan seluruh relawan meski harus membagi anggaran insentif kepada lebih banyak pekerja.
"Kami sampling sejumlah SPPG di Wonogiri, sistemnya tidak merumahkan. Namun, kesediaan semua relawan tetap bekerja, tetapi insentifnya tidak seperti dulu, dikurangi. Mereka lebih memilih untuk itu karena mungkin sudah menjadi ekosistem atau keluarga," ujar Imron.
Dia mengumpamakan, sebelumnya anggaran insentif Rp 1 juta dialokasikan untuk 10 orang.
Kini, anggaran yang sama bisa dibagi kepada 15 orang. Konsekuensinya, nominal yang diterima masing-masing relawan menjadi lebih kecil.
Menurut Imron, keputusan mempertahankan seluruh relawan tidak lepas dari ikatan yang sudah terbangun selama mereka bekerja di dapur MBG.
Sebagian relawan merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut, sementara mencari pekerjaan lain bukan perkara mudah.
Baca Juga: Semalam Dua Ekor Kambing Tercebur Sumur di Sukoharjo, Damkar Ingatkan Pengawasan Ternak
"Dulu minimal Rp 100 ribu per hari. Mereka merasa sudah nyaman bekerja, mencari pekerjaan di luar juga susah, akhirnya mereka memahami dan sepakat," beber Imron.
Selain insentif, pola kerja relawan juga mengalami perubahan. Mereka tidak lagi harus bekerja selama delapan jam penuh, melainkan dibagi dalam beberapa shift.
Dengan skema tersebut, seluruh relawan tetap mendapat kesempatan bekerja meski jam kerja dan insentif disesuaikan.
Imron menegaskan, perubahan skema kerja dan anggaran tersebut tidak boleh berimbas pada kualitas layanan MBG, terutama pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.
"Penekanan kami, kualitas gizi MBG tidak boleh diturunkan," tegasnya.
Baca Juga: Nekat Tarik Paksa Kendaraan Perkantoran Pemkab Boyolali, Tiga Terduga Debt Collector Dihajar Massa
Sementara itu, salah seorang relawan SPPG di Wonogiri membenarkan adanya perubahan skema tersebut.
Menurut dia, para relawan telah menyepakati bahwa tidak ada pekerja yang dikeluarkan maupun pemotongan insentif harian secara sepihak. Penyesuaian dilakukan melalui pembagian jam kerja.
"Kesepakatannya tidak ada yang dikeluarkan dan tidak potong gaji harian, tapi sistem shift. Insentifnya tetap berkurang, tidak seperti sebelumnya. Tapi itu sudah jadi kesepakatan bersama," kata dia. (al)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com