RADARSOLO.COM-Sekitar 50 mahasiswa dari berbagai kampus di Wonogiri, termasuk STAIMAS, STAK, Akper, dan STABN, menggelar audiensi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di gedung DPRD Wonogiri, Rabu (10/9/2025).
Dalam pertemuan ini, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan penting terkait kebijakan daerah dan nasional.
Rian Eka, perwakilan mahasiswa STAIMAS mengatakan, para mahasiswa menuntut beberapa hal, yakni:
-
Pemerintah mengantisipasi kebijakan yang dapat memberatkan masyarakat, terutama terkait kenaikan pajak.
-
Peningkatan transparansi anggaran untuk membangun kepercayaan publik, serta ketersediaan data yang terbuka.
-
Perhatian lebih pada pendidikan tinggi lokal, terutama program beasiswa yang syarat akreditasinya dinilai menghambat mahasiswa setempat.
-
Keterlibatan akademisi dan semua pihak dalam perencanaan pembangunan.
-
Pengawalan proses hukum bagi oknum aparat yang melukai masyarakat.
-
Menjaga moralitas anggota DPRD sebagai teladan di masyarakat.
Tanggapan Forkopimda: Komitmen Tanpa Kenaikan Pajak
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno memastikan Pemkab tidak akan menaikkan pajak.
Setyo juga menyebut Pemkab telah menyiapkan kanal publik di mana masyarakat bisa mengakses dan mengetahui postur APBD Wonogiri secara transparan.
Terkait program beasiswa, Setyo Sukarno mengakui bahwa beasiswa pemuda berprestasi belum bisa diakses mahasiswa lokal karena syarat akreditasi yang belum sesuai.
Meskipun demikian, ia berjanji mengkaji kembali persyaratan tersebut.
Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan, proses hukum atas kasus anggota Brimob yang terlibat dalam terlindasnya driver ojek online oleh kendaraan taktis sudah berjalan, baik dalam kasus kode etik maupun pidana.
Ia menambahkan, proses ini bisa dipantau secara online oleh masyarakat.
Ketua DPRD Sriyono menegaskan, seluruh fraksi sepakat untuk menjaga moralitas anggota.
Ia berjanji membuka hotline aduan masyarakat di kecamatan.
"Jika ada anggota DPRD yang melanggar adat atau etika moral hingga indikasi korupsi bisa dilaporkan lewat hotline," pungkasnya. (al)
Editor : Tri wahyu Cahyono