Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinkopnaker Boyolali M. Syawalludin mengaku, belasan perusahaan ini tak kuasa menghadapi kondisi sekarang. Demi menjaga kondusivitas, sudah dilakukan advokasi antara kedua belah pihak.
Hasilnya, perusahaan mengambil keputusan untuk merumahkan karyawan hingga kondisi membaik. Ada pula yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Per hari ini (kemarin), 19 perusahaan sudah berkoordinasi dengan kami,” ujar Syawalludin, kemarin (9/4).
Total ada pengurangan 4.788 pekerja. Rinciannya, 1.364 pekerja di-PHK dan sisanya hanya dirumahkan. Jumlah tersebut diprediksi bakal terus bertambah. Seiring banyaknya laporan perusahaan terdampak pandemi korona. “Barang-barang dan bahan produksi tak bisa masuk,” urainya.
Pemkab tak tinggal diam. Ada kartu prakerja yang disediakan pemerintah untuk memihaki pekerja. Mereka telah diusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Data buruh yang 4.788 ini sudah fix. Lengkap by name, by address, by NIK (nomor induk kependudukan), dan nomor kontak (handphone) yang bersangkutan,” imbuhnya.
Terkait penerbitan kartu prakerja, melalui beberapa tahapan. Antara lain pembuatan akun, entry data ID, hingga pemberian notifikasi langsung oleh koordinator Kementerian Perekonomian dan Kemenaker.
Sementara ini, kartu prakerja diprioritaskan untuk sektor formal yang dirumahkan dan kena PHK. Sedangkan pencari kerja baru, baik yang sudah mencari AK1 atau yang belum, tetap didata. “Nanti akan menjadi program reguler. Setelah program kartu prakerja ini teratasi,” tandas Syawalludin. (wid/fer/ria)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



