Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tak Perlu ke Disdukcapil, Warga Bisa Urus & Cetak Adminduk di Desa
P
Penulis: Perdana Bayu Saputra❯

Program baru dalam pelayanan adminduk ini sudah digulirkan sejak awal pandemi Covid-19. Layanan yang diberikan di antaranya kartu keluarga (KK), pindah domisili, surat kematian, dan sebagainya.
Pemohon cukup datang ke kantor desa yang telah bekerja sama dengan disdukcapil. Sekaligus membawa dokumen persyaratan. Kemudian diserahkan kepada petugas jaga di loket layanan adminduk.
“Semua adminduk bisa dilayani di loket desa. Kecuali cetak e-KTP dan KIA (kartu identitas anak). Harus ke kantor kecamatan atau ke sini (kantor disdukcapil),” kata Kepala Disdukcapil Boyolali Suyitno.
Setelah menerima dokumen persyaratan, petugas jaga di loket desa segera mengunggah ke aplikasi yang disediakan disdukcapil. Petugas jaga ini sebelumnya telah mendapat bimbingan teknis dari disdukcapil. Setelah berhasil diunggah, sistem akan memberitahu kepada petugas di kantor disdukcapil. Jika persyaratan lengkap, permohonan langsung disetujui.
Persetujuan dalam bentuk tanda tangan digital itu akan muncul di barcode adminduk yang diajukan pemohon. “Setelah mendapat persetujuan, petugas di loket desa bisa langsung mencetak di tempat. Menggunakan kertas HVS ukuran A4 beratnya 80 gram,” imbuh Suyitno.
Desa yang telah melayani adminduk online tersebar di semua kecamatan. Bahkan ada beberapa kecamatan yang seluruh desanya sudah terfasilitasi. Suyitno berharap pelayanan online ini menjadi solusi di tengah pandemi Covid-19. Sekaligus mengurai antrean dan kerumunan pemohon di kantor disdukcapil. “Kecamatan Klego, Teras, Ngemplak, dan Karanggede sudah semua desanya,” bebernya.
Sementara itu, Desa Pranggong, Kecamatan Andong sudah membuka loket pelayanan adminduk sejak 30 Juli. “Pelayanan adminduk online merupakan program Disdukcapil Boyolali untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Memudahkan warga mengurus layanan kependudukan,” ujar Kepala Desa (Kades) Pranggong Wagimin.
Belum semua desa di Kota Susu membuka layanan tersebut. Sebab, harus diverifikasi dan sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) terlebih dahulu. “Sebab, ini menyangkut kerahasiaan data kependudukan. Intinya, kami sangat menjaga kerahasiaan data penduduk,” ungkapnya. (wid/fer/ria)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



