Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rapat Paripurna, Soroti Pengelolaan Sampah di Boyolali

P
DIGODOG: Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum di gedung DPRD Kabupaten Boyolali, Rabu lalu. (TRI WIDODO/RADAR SOLO)
DIGODOG: Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum di gedung DPRD Kabupaten Boyolali, Rabu lalu. (TRI WIDODO/RADAR SOLO)
BOYOLALI - Pandangan umum fraksi atas tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) dari Bupati Boyolali kepada DPRD telah disampaikan. Dalam rapat paripurna di gedung DPRD Boyolali, Rabu (31/3). Salah satu poin dalam pembahasan, yakni terkait pengelolaan sampah di Kota Susu.

Bupati Boyolali M. Said Hidayat sebut ranperda tentang pengelolaan sampah sangat penting. Lewat penyusunan ranperda tersebut, diharapkan memberikan kepastian hukum.

“Terkait kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, hak, serta kewajiban masyarakat dan para pelaku usaha. Sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif, dan efisian,” tandas Said kepada Jawa Pos Radar Solo.

Selain sampah, ada dua ranperda inisiatif yang ditelurkan legislatif. Yakni ranperda tentang bantuan keuangan kepada partai politik, serta ranperda tentang pelindungan pekerja migran Indonesia dari Kabupaten Boyolali.

Sedangkan ranperda usulan bupati Boyolali, yakni tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten boyolali kepada perusahaan perseroan daerah BPR BKK Boyolali. Kemudian ranperda tentang retribusi jasa umum dan ranperda tentang retribusi jasa usaha.

Tiga faksi di DPRD Boyolali sampaikan pendapat masing-masing. Yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Fraksi Karya Bangsa, dan Fraksi Indonesia Adil Sejahtera.

Pendapat Fraksi Indonesia Adil Sejahtera disampaikan Siti Zumrotun. Dia menilai ranperda tentang retribusi jasa usaha sangat penting dan strategis. Dengan adanya produk hukum ini, diharapkan mampu menopang keuangan daerah.

“Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin terintegrasi, pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan pemanfaatan sumber PAD (pendapatan asli daerah). Salah satu sektor yang dapat menopang keuangan daerah adalah retribusi jasa usaha,” ungkapnya. (wid/fer)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bahas APBD Perubahan 2026 Secara Maraton, DPRD Klaten Targetkan Rampung September 2026

Bahas APBD Perubahan 2026 Secara Maraton, DPRD Klaten Targetkan Rampung September 2026

Percepatan ini dilakukan agar anggaran perubahan dapat segera dicairkan untuk membiayai berbagai program prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat Klaten.

DPRD Klaten Tetapkan Nomor Urut Cawabup di Rapat Paripurna: Linda 1, Sriyunanto 2

DPRD Klaten Tetapkan Nomor Urut Cawabup di Rapat Paripurna: Linda 1, Sriyunanto 2

Pengisian dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung sebanyak dua orang calon kepada DPRD melalui bupati.

DPRD Jateng Bahas Dana Cadangan Pilgub 2029, Pembiayaan Disiapkan Bertahap

DPRD Jateng Bahas Dana Cadangan Pilgub 2029, Pembiayaan Disiapkan Bertahap

DPRD Provinsi Jawa Tengah melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2029, Rabu (5/8/2026)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer