Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Boyolali M. Said Hidayat sebut ranperda tentang pengelolaan sampah sangat penting. Lewat penyusunan ranperda tersebut, diharapkan memberikan kepastian hukum.
“Terkait kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, hak, serta kewajiban masyarakat dan para pelaku usaha. Sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif, dan efisian,” tandas Said kepada Jawa Pos Radar Solo.
Selain sampah, ada dua ranperda inisiatif yang ditelurkan legislatif. Yakni ranperda tentang bantuan keuangan kepada partai politik, serta ranperda tentang pelindungan pekerja migran Indonesia dari Kabupaten Boyolali.
Sedangkan ranperda usulan bupati Boyolali, yakni tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten boyolali kepada perusahaan perseroan daerah BPR BKK Boyolali. Kemudian ranperda tentang retribusi jasa umum dan ranperda tentang retribusi jasa usaha.
Tiga faksi di DPRD Boyolali sampaikan pendapat masing-masing. Yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Fraksi Karya Bangsa, dan Fraksi Indonesia Adil Sejahtera.
Pendapat Fraksi Indonesia Adil Sejahtera disampaikan Siti Zumrotun. Dia menilai ranperda tentang retribusi jasa usaha sangat penting dan strategis. Dengan adanya produk hukum ini, diharapkan mampu menopang keuangan daerah.
“Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin terintegrasi, pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan pemanfaatan sumber PAD (pendapatan asli daerah). Salah satu sektor yang dapat menopang keuangan daerah adalah retribusi jasa usaha,” ungkapnya. (wid/fer)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



