Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Boyolali Raih WTP 10 Kali Berturut-Turut

P
LEGA: Bupati Boyolali Said Hidayat saat menerima penyerahan predikat WTP di BPK Perwakilan Jateng, Jumat (30/4) (TRI WIDODO/RADAR SOLO)
LEGA: Bupati Boyolali Said Hidayat saat menerima penyerahan predikat WTP di BPK Perwakilan Jateng, Jumat (30/4) (TRI WIDODO/RADAR SOLO)
BOYOLALI –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali kembali menerima Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Atas perolehan ini Pemkab Boyolali telah menerima WTP sepuluh kali berturutan. Tepatnya sejak pemerintahan tertinggi di Boyolali masih dipegang oleh Bupati Boyolali Seno Samodro, yakni sejak tahun 2012.

Penyerahan LHP LKPD diterima Bupati Boyolali saat ini, yakni Said Hidayat di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (30/4) siang. Acara ini dihadiri peserta terbatas, serta menerapkan protokol kesehatan. Selain Boyolali, pada kesempatan tersebut Pemkab Karanganyar dan Blora juga turut menerima LHP LKPD dengan raihan opini WTP.

Ketua BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali menyampaikan berterima kasih atas kerja sama pemerintah daerah dalam proses pemeriksaan yang telah bekerja secara independen, berintegritas dan profesional.

”Kami atas nama pimpinan BPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD, bupati, dan jajaran atas kerja sama selama ini. Tepatnya mendukung kami dalam tugas pemeriksaan. Semoga hasil pemeriksaan ini menjadi motivasi dan dorongan untuk memperbaiki pertanggungjawaban APBD. Kami berusaha berkomitmen mendukung penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terang Ayub.

Pihaknya telah mengawali rangkaian pemeriksaan pendahuluan sejak Januari, dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Opini ini berdasar standar akuntansi pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan efektivitas pengendalian internal.

Sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban  keuangan negara, salah satu hal yang penting diatur adalah kepala daerah wajib menyusun dan menyampaikan rancangan perda. Yakni tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, yaitu berupa laporan keuangan yang terlebih dahulu diperiksa BPK.

Pada kesempatan tersebut, BPK juga menyampaikan bahwa laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan semester II tahun 2020 telah dilakukan. Dimana Pemkab Boyolali mencapai angka 95,80 %. Capaian angka tersebut merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah dan nasional di atas rata-rata nasional pada angka 75,60 %.

Sementara Bupati Said Hidayat menyampaikan perolehan WTP kali ini atas kerja keras semua pihak serta jajaran Pemkab Boyolali. Ia berharap hal ini menjadi hadiah bagi masyarakat Boyolali.

"Patut kami syukuri, Kabupaten Boyolali kembali memperoleh opini WTP yang kesepuluh kalinya. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang memberikan dukungan penuh atas kinerja dan kerjanya yang terus meningkat,” terangnya.

Pihaknya berpesan, capaian prestasi ini bisa meningkatkan kinerja dalam mendukung pembangunan Boyolali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (wid/nik)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pertahankan Opini WTP, Bupati Sragen Siap Tindak Lanjuti Catatan BPK

Pertahankan Opini WTP, Bupati Sragen Siap Tindak Lanjuti Catatan BPK

Pemkab Sragen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Pemkab Karanganyar Kunci WTP Ke-12 Beruntun

Pemkab Karanganyar Kunci WTP Ke-12 Beruntun

Pemkab Karanganyar kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sumber Air Belum Terisi, Pemkab Boyolali Perpanjang Status Siaga Darurat Kekeringan hingga 20 Desember

Sumber Air Belum Terisi, Pemkab Boyolali Perpanjang Status Siaga Darurat Kekeringan hingga 20 Desember

Perpanjangan status kebencanaan ini disepakati dalam rapat evaluasi komprehensif yang dipimpin langsung oleh Bupati Boyolali bersama unsur Forkopimda.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer