Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lagi, Satpol PP Boyolali Bubarkan Hajatan di Dusun Penggung

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
NEKAT: Petugas Satpol PP Boyolali tengah memberitahu pihak penyelenggara hajatan, Minggu (11/7). Pemkab Boyolali melarang penyelenggaraan hajatan selama PPKM Darurat. (RAGIL LISTYO/RADAR SOLO)
NEKAT: Petugas Satpol PP Boyolali tengah memberitahu pihak penyelenggara hajatan, Minggu (11/7). Pemkab Boyolali melarang penyelenggaraan hajatan selama PPKM Darurat. (RAGIL LISTYO/RADAR SOLO)
BOYOLALI – Saat gencar-gencarnya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, masih saja ada masyarakat yang bandel. Paling gres, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Boyolali bubarkan hajatan di Dusun/Desa Penggung, Kecamatan Boyolali Kota, kemarin (11/7). Bahkan, petugas sempat bersitegang dengan pemilik hajatan.

Sesuai aturan PPKM darurat, tidak ada toleransi bagi masyarakat yang nekat menggelar kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan. Kecuali ijab kabul. Itu pun hanya diizinkan di Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat.

Nah, di Desa Penggung, pemilik hajatan nekat gelar ijab kabul di rumah. Setelah mendapat informasi, petugas segera mendatangi lokasi. Lalu membubarkan hajatan tersebut. Sayang, pemilik hajatan keras kepala. “Petugas juga menyita KTP pemilik rumah,” tegas Kasi Penindakan Satpol PP Boyolali Muh. Supriyatin kepada Jawa Pos Radar Solo.

Selanjutnya, pemilik hajatan beserta sepuluh orang panitia lainnya, akan dipanggil ke kantor Satpol PP untuk pembinaan. Mereka juga diminta menjalani swab antigen untuk mengantisipasi potensi penyebaran Covid-19.

“Aturannya jelas. Sesuai SE Bupati Klaten Nomor 8/2021, bahwa hajatan tidak boleh digelar selama PPKM darurat. Ijab kabul hanya boleh digelar di KUA setempat. Dan tamu undangan maksimal 10 orang,” imbuhnya.

Sebelumnya, tiga pemilik hajatan di sejumlah kecamatan kena sanksi denda Rp 1 juta. Lantaran nekat menggelar hajatan. Nominal denda disesuailan tingkat pelanggaran. Jika undangan kurang dari 500 orang, denda maksimal Rp 2 juta. Jika 500-1.000 orang, denda maksimal Rp 3 juta. Jika lebih dari 1.000 orang, denda maksimal Rp 5 juta.

“Denda baru dikenakan setelah gelar perkara. Juga mendengarkan kesaksian petugas yang membubarkan hajatan supaya adil,” tandasnya.

Sanksi denda juga berlaku bagi pemilik resto atau rumah makan yang melanggar PPKM darurat. Terutama yang melayani makan di tempat. Petugas bakal menyita peralatan seperti meja dan kursi.

Beberapa pedagang kaki lima (PKL) sudah terjaring Operasi Yustisi. Mereka didenda Rp 50 ribu. Mayoritas tidak mengenakan masker saat berjualan. Namun, sanksi akan ditingkatkan maksimal Rp 100 ribu per orang jika terjaring razia serupa. (rgl/fer/dam)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer