Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Boyolali Mubarok mengatakan, pandemi tak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga hubungan suami istri. Dari ribuan kasus perceraian yang terjadi, masalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus masih mendominasi alasan perceraian.
“Selain pertengkaran, kasus perceraian paling banyak karena sang suami tidak bertanggung jawab dan meninggalkan istrinya,” terangnya, Kamis (12/8).
Tak kalah, alasan perceraian karena ekonomi juga masih banyak. Merujuk pada data Pengadilan Agama Boyolali, selama 2021 tercatat sudah ada 949 perceraian yang terjadi. Dengan rincian, Januari 162 kasus, Februari 144 kasus, Maret 192 kasus, April 146 kasus, Mei 96 kasus, Juni 105 kasus, dan Juli 104 kasus.
Sedangkan alasan perceraian didominasi dengan pertengkaran terus menerus sebanyak 616 kasus, meninggalkan salah satu pihak 274 kasus, ekonomi 32 kasus, murtad tujuh kasus, mandat dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masing-masing enam kasus, judi lima kasus dan kawin paksa tiga kasus.
“Sedangkan pada 2020 angka perceraian mencapai 1.911 kasus. Sehingga selama pandemi Covid-19 terhitung Maret 2020 sampai Juli 2021 tercatat 2.426 kasus perceraian yang terjadi di Boyolali,” terangnya.
Mubarok menjelaskan, dari 2.426 kasus perceraian ini, sebanyak 1.786 perceraian karena istri yang mengajukan gugat cerai. Hanya, 640 kasus suami talak sang istri. Tak dipungkiri, masalah ekonomi yang menyebabkan pertengkaran suami istri juga ikut andil. Sejak Maret 2020 tercatat sudah ada 299 perceraian karena ekonomi.
“Sedangkan perceraian yang disebabkan salah satu meninggalkan pasangannya ada 618 kasus,” katanya.
Selain warga biasa, kasus perceraian juga terjadi pada pegawai aparatur sipil negara (ASN) maupun lembaga lain. Dan kasus tersebut akan masuk dalam perkara khusus. Di mana penyelesaian cerai berbeda dengan warga sipil biasa. Sebab, penggugat maupun yang digugat harus ada izin dari atasan.
“Jadi kalau kasus perkara khusus, yang mengajukan cerai harus ada surat izin resmi dari atasan yang bersangkutan. Sedangkan yang tergugat cukup melampirkan surat keterangan dari atasan,” imbuhnya. (rgl/bun)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


