Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini dilakukan secara terbatas. Hanya forkompinda, pejabat eselon dua dan petugas yang datang. Selain itu, masih ada tujuh kursi eselon II yang kosong. Pengisian digelar 26 Agustus mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali Masruri mengatakan, promosi dan mutasi ini dilakukan sesuai izin dari mendagri. Lantaran masa jabatan bupati sejak dilantik masih kurang dari enam bulan. Sehingga untuk kegiatan promosi dan mutasi harus atas izin mendagri.
”Promosi dan mutasi ini dilakulan pada sepuluh pejabat eselon II B. Hal ini juga berdasarkan surat izin dari mendagri,” terangnya saat ditemui usai pelantikan.
10 pejabat yang dilantik yakni Askariyah yang sebelumnya Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelantikan Daerah (BKP2D). Purwanto dari kepala Dispermasdes menjadi kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Arief Wardiyanta dari kepala Diskopnaker menjadi kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Insah Adi Asmono dari Inspektur menjadi Asisten 2 bidang Ekonomi Pembangunan Sekda, Bambang Sinungharjo dari kepala BPBD menjadi staf ahli. Widodo Munir dari Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Sekda menjadi kepala BPBD, Abdul Rahman dari Kepala Kominfo menjadi Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kemudian Bony Facio Bandung dari Kepala BKD menjadi Kepala Dinas Kominfo.
Sementara tujuh kursi eselon II yang masih kosong yakni Inspektur Boyolali, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kepala Kesbangpol, Staf Ahli, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades), kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan direktur RSUD Pandan Arang.
”Akan segera diproses 26 Agustus nanti, mungkin akhir September sudah turun izin dari kemendagri. Promosi dan mutasi ini untuk penyegaran. Sesuai perundangan, pejabat harus beriovasi. Jika sudah lama di satu tempat akan semakin berkurang inovasinya sehingga perlu penyegaran,” katanya.
Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengatakan, promosi dan mutasi ini masih dalam satu kesatuan organisasi pemerintahan. Menurutnya, mutasi perlu dilakukan karena banyak kursi pemerintahan yang kosong.
”Karena banyak yang kosong maka perlu penataan. Sekaligus sebagai penyegaran,” tandasnya. (rgl/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




