Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Boyolali Marsono didampingi wakil ketua DPRD Fuadi dan Eko Mujiono. Bupati M. Said Hidayat juga ikut hadir.
Empat raperda yang dibahas, yakni Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali.
Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang (RSUDPA) Boyolali.
Kemudian dua raperda inisiatif dari DPRD Boyolali, yakni Raperda tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
Empat raperda tersebut telah mendapat persetujuan dari tiga fraksi di DPRD Boyolali, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Karya Bangsa, dan Fraksi Indonesia Adil Sejahtera.
Anggota DPRD Fraksi Indonesia Adil Sejahtera Watiah mengatakan, raperda yang mengatur tarif perawatan kelas III RSUDPA diharapkan dapat meningkatkan pelayanan.
"Semoga pelayanan menjadi lebih baik demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Boyolali," katanya.
Sementara itu, Bupati Boyolali Said Hidayat mengapresiasi Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Sebab, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan menjamin hak hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan tanpa diskriminasi.
“Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan merupakan wujud konkret Pemkab Boyolali dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya," katanya.
Pengesahan empat raperda menjadi perda ditandai dengan penandatangani berita acara persetujuan oleh ketua dan wakil ketua DPRD Boyolali beserta bupati Boyolali.
Termasuk penandatangan kesepakatan bersama atas pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021. (rgl/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




