Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Boyolali Optimalkan Perlindungan Perempuan dengan Perda

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
PENGAMBIL KEBIJAKAN: Pengesahan empat raperda menjadi perda oleh ketua, wakil ketua DPRD, dan bupati Boyolali, Kamis (19/8). (RAGIL LISTYO/RADAR SOLO)
PENGAMBIL KEBIJAKAN: Pengesahan empat raperda menjadi perda oleh ketua, wakil ketua DPRD, dan bupati Boyolali, Kamis (19/8). (RAGIL LISTYO/RADAR SOLO)
BOYOLALI – DPRD Boyolali mengesahkan empat peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar secara luring dan daring, Kamis (19/8). Salah satu perda mengatur perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Boyolali Marsono didampingi wakil ketua DPRD Fuadi dan Eko Mujiono. Bupati M. Said Hidayat juga ikut hadir.

Empat raperda yang dibahas, yakni Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali.

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang (RSUDPA) Boyolali.

Kemudian dua raperda inisiatif dari DPRD Boyolali, yakni Raperda tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Empat raperda tersebut telah mendapat persetujuan dari tiga fraksi di DPRD Boyolali, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Karya Bangsa, dan Fraksi Indonesia Adil Sejahtera.

Anggota DPRD Fraksi Indonesia Adil Sejahtera Watiah mengatakan, raperda yang mengatur tarif perawatan kelas III RSUDPA diharapkan dapat meningkatkan pelayanan.

"Semoga pelayanan menjadi lebih baik demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Boyolali," katanya.

Sementara itu, Bupati Boyolali Said Hidayat mengapresiasi Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Sebab, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan menjamin hak hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan tanpa diskriminasi.

“Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan merupakan wujud konkret Pemkab Boyolali dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya," katanya.

Pengesahan empat raperda menjadi perda ditandai dengan penandatangani berita acara persetujuan oleh ketua dan wakil ketua DPRD Boyolali beserta bupati Boyolali.

Termasuk penandatangan kesepakatan bersama atas pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021. (rgl/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dugaan Keracunan di SMPN 6, DPRD Boyolali Desak Satgas MBG Evaluasi Total Rantai Pasok Makanan

Dugaan Keracunan di SMPN 6, DPRD Boyolali Desak Satgas MBG Evaluasi Total Rantai Pasok Makanan

DPRD Boyolali menekankan krusialnya pengetatan kualitas pengawasan pada seluruh rantai pasok penyediaan bahan pangan MBG di wilayah Boyolali.

Serapan Anggaran DPUPR Baru 11 Persen, Komisi III DPRD Boyolali Minta Megaproyek Pasar Karanggede Dikebut

Serapan Anggaran DPUPR Baru 11 Persen, Komisi III DPRD Boyolali Minta Megaproyek Pasar Karanggede Dikebut

Serapan DPUPR daerah lain rata-rata sudah menembus angka di atas 40 persen sesuai dengan prognosis triwulanan, sementara Kabupaten Boyolali masih tertahan di kisaran 11 persen.

DPRD Boyolali Usulkan Pengurangan Jumlah Item Bantuan Seragam Sekolah Gratis, Ini Alasannya

DPRD Boyolali Usulkan Pengurangan Jumlah Item Bantuan Seragam Sekolah Gratis, Ini Alasannya

alokasi anggaran seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar yang telah disiapkan pemerintah belum mampu mencakup seluruh sekolah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer