Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rokok Bodong Banyak Beredar di Perbatasan Boyolali

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
MERESAHKAN: Satpol PP Boyolali tunjukkan barang bukti rokok ilegal alias bodong hasil sitaan, kemarin (31/1).  (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)
MERESAHKAN: Satpol PP Boyolali tunjukkan barang bukti rokok ilegal alias bodong hasil sitaan, kemarin (31/1). (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)
BOYOLALI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Boyolali intensifkan sosialisasi gempur rokok ilegal tanpa cukai atau cukai palsu. Paling gres, dilakukan pembinaan terhadap 16 pemilik toko dan masyarakat, kemarin (31/8). Tepatnya di kawasan Pasar Mangu, Kecamatan Ngemplak.

Pembinaan bagi pedagang dan masyarakat ini masif dilakukan. Karena masuk kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Di antaranya untuk pembinaan, penertiban, serta penindakan.

“Tadi (kemarin) hanya pembinaan sebagai langkah deteksi awal. Kami mengimbau agar tidak menerima sales rokok ilegal. Serta beri pemahaman terkait larangan penjualan rokok ilegal. Bahkan pembeli juga kami edukasi,” terang Plt Kabid Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Boyolali M. Sofyan Tsuri kepada Jawa Pos Radar Solo.

Diakui Sofyan, di Kota Susu masih ditemui peredaran rokok bodong. Terutama di kawasan pinggiran. Ribuan batang rokok tanpa pita cukai maupun cukai palsu diamankan. Beberapa merek yang masih marak, yakni Mildboro, LAris, dan sebagainya.

Rokok bodong ini dijual dengam harga murah. Di kisaran Rp 5 ribu-Rp 7 ribu per bungkus. Sedangkan satu slop dijual Rp 50 ribu. Jauh dari harga rokok legal dengan cukai.

“Kami akan mengadakan forum group discussion (FGD) dengan masyarakat terkait peredaran rokok ilegal. Namun, karena masih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), ditunda dulu. Sampai turun ke level 2,” urainya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Boyolali Sunarno mengaku peredaran rokok bodong ditemui di Kecamatan Simo, Selo, Cepogo, Ampel, dan Boyolali Kota. “Kami sebatas penegakan saja. Saksinya bisa pidana. Itu masuk ranah Bea Cukai dan kepolisian,” terangnya. (rgl/fer/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kelola DBHCHT Rp 7,3 Miliar, Dinkes Klaten Harapkan Dukungan Anggaran Kesehatan Berkesinambungan

Kelola DBHCHT Rp 7,3 Miliar, Dinkes Klaten Harapkan Dukungan Anggaran Kesehatan Berkesinambungan

Dinkes Klaten secara konsisten menempatkan pemenuhan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) sebagai skala prioritas teratas.

Kabupaten Klaten Terima DBHCHT Rp 13 Miliar, Dialokasikan untuk Tiga Bidang Utama, Apa Saja?

Kabupaten Klaten Terima DBHCHT Rp 13 Miliar, Dialokasikan untuk Tiga Bidang Utama, Apa Saja?

Bidang kesehatan mendapat alokasi 40 persen dari total DBHCHT yang diterima atau sekira Rp 5 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer