Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Manfaatkan DBHCT: Petani Tembakau Sejahtera, Seniman Tetap Berkarya

Syahaamah Fikria
Penulis: Syahaamah Fikria❯
Penampilan kelompok seni tradisional dari Kecamatan Cepogo.
Penampilan kelompok seni tradisional dari Kecamatan Cepogo.
BOYOLALI – Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampui. Itulah yang dilakukan Pemkab Boyolali. Mengemas sosialisasi tembakau dalam pentas seni virtual, ajang ini menjadi wadah berekpresi dan menghidupkan kembali dapur rumah para seniman.

Pemkab Boyolali memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk sosialisasi dan kesejahteraan petani. Namun, juga melibatkan pelaku seni untuk membantu desiminasi informasi. Meski di tengah pandemi Covid-19, seluruh masyarakat Boyolali tetap bisa menyaksikan dengan aman karena dikemas secara virtual.

Sebagai informasi, tahun ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Boyolali mendapat DBHCHT sebesar Rp 600 juta. Dana tersebut digunakan untuk sosialisasi terkait cukai tembakau, menyasar 12 kecamatan penghasil tembakau. Untuk sosialisasi ini, pemkab pun membuat inovasi dengan menggandeng para seniman dari kecamatan penghasil tembakau tersebut.

Acara sosialiasi bertajuk Pentas Seni Tradisional Virtual ini digelar secara bergiliran mulai 5-17 September. Yakni Kecamatan Sawit, Juwangi, Banyudono, Gladagsari, Boyolali, Teras, Selo, Mojosongo, Cepogo, Musuk, Tamansari, dan Ampel.

"Ada 13 pementasan seni virtual. Yakni 12 seniman dari 12 kecamatan penghasil tembakau dan satu pementasan dari FK seni tradisional di Pemkab Boyolali," terang Kepala Diskominfo Boyolali Bony Facio Bandung.

Pemkab sengaja menggandeng para seniman dalam kegiatan sosialisasi tembakau. Hampir dua tahun, para seniman menahan diri dan tidak mendapat job pentas. Inovasi ini justru memberikan dua sasaran. Kegiatan sosialisasi berjalan dan menyasar masyarakat. Sekaligus kegiatan seni tradisional tetap bisa tampil melalui ruang virtual, tanpa mengabaikan protokol kesehatan (prokes).

"Jadi, jangan sampai seni tradisi kalah dengan modern. Pentas seni tersebut juga harus mendeminasikan hasil kerja pemerintah dan pembangunan, sehingga melibatkan masyarakat seni. Sosialisi tak hanya hasil kerja, namun juga prokes dan juga masalah petani tembakau di Boyolali," bebernya.

Bupati Boyolali M. Said Hidayat menuturkan, langkah sosialisasi DBHCHT dikemas dengan pendekatan masyarakat. Kesenian tradisional menjadi media sosialisasi karena dianggap lebih dekat dengan karakteristik masyarakat Boyolali. Sehingga pesan-pesan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan akan lebih mengena.

"Dengan menjaga dan membangun nilai-nilai lokal kita akan menjaga tradisi. Dan justru lebih mengena serta tepat sasaran. Di samping itu, pemkab memberikan ruang berekspresi bagi para seniman," ungkapnya.

Photo
Photo
Pertunjukan virtual dari kelompik seni tradisional Kecamatan Tamansari.

Kegiatan ini sekaligus bentuk perhatian dan dukungan pemkab pada budayawan. Memberikan ruang pada seniman. Said juga membebaskan para seniman untuk bereskpresi dan melepaskan rindu pada pementasan.

Bahkan, dia terbuka pada kritik dan saran yang disampaikan seniman melalui pertunjukan seni. Said berharap pandemi segera berakhir dan kegiatan kesenian bisa bergelora kembali.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (TMP B) Surakarta Aries Baroto mengungkapkan, DBHCHT Boyolali merupakan yang tertinggi di eks Karesidenan Surakarta. Ini karena Boyolali merupakan pemasok tembakau terbanyak.

Tercatat, Pemkab Boyolali menerima DBHCHT sebesar Rp 14,9 miliar. Angka ini lebih tinggi dua kali lipat dibanding daerah lain. Di sisi lain, perhitungan bea cukai juga mengalami kenaikan. Sehingga harus dikembalikan pada masyarakat.

Aries menyatakan, pihaknya ingin DBHCHT bisa dikembalikan untuk kesejahteraan para petani. Serta mampu membangun lingkungan semakin maju. Sehingga petani mampu menghasilkan tembakau yang berkualitas dan bisa mendongkrak harga beli tembakau.

Dia berpesan agar masyarakat berperan aktif memberantas rokok tanpa pita cukai. Karena berimbas pada DBCHT yang dikembalikan ke masyarakat.

"Boyolali selalu memberikan kejutan lain melalui acara daerah. Karena mampu mengemas kegiatan sosialisasi dengan memasukkan unsur seni. Ketika kami ke Cepogo ternyata banyak seniman yang terdampak, hampir 1,5 tahun tidak berkarya," ungkapnya.

Biasanya, sosialisasi sebatas di ruangan. Namun, Pemkab Boyolali mampu menyampaikan dengan kreatif. Bahkan, pendekatan lewat seni ini dinilai mampu mengena pada masyarakat. Dia ingin dinas-dinas lain juga menyosialisasikan secara kreatif. Karena tak hanya menyampaikan pesan, namun juga memberdayakan para pelaku seni. Geliat seni akan tumbuh dan kearifan lokal muncul kembali.

Ketua DPRD Boyolali Marsono mengamini, DBHCT menjadi sumber pendapatan daerah yang penggunaannya telah diatur. Pihaknya mengapresiasi langkah pemkab yang menggandeng para seniman local untuk sosialisasi.

"Pemkab mampu berkreasi dengan mewadahi kegiatan sosialisasi yang dikemas melalui pentas seni. Cara ini cukup cerdas karena mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Tak hanya sekadar hiburan, juga sosialisasi dan menghidupkan kembali kesenian," terangnya. (rgl/ria)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

BLT DBHCHT Sragen Mengalir ke Ribuan Buruh Rokok, Bupati Sigit Pastikan Tepat Sasaran

BLT DBHCHT Sragen Mengalir ke Ribuan Buruh Rokok, Bupati Sigit Pastikan Tepat Sasaran

Ribuan buruh pabrik rokok di Sragen menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari DBHCHT tahun 2026.

DKPP Klaten Alokasikan DBHCHT Rp3 Miliar untuk Petani Tembakau, Fokus Pupuk hingga Alat Pertanian

DKPP Klaten Alokasikan DBHCHT Rp3 Miliar untuk Petani Tembakau, Fokus Pupuk hingga Alat Pertanian

Selain tembakau, anggaran DBHCHT juga dimanfaatkan untuk program diversifikasi tanaman demi menjaga kestabilan pendapatan petani.

Lindungi Pekerja di Sektor Tembakau, Pemkab Klaten Alokasikan DBHCHT Rp 435 Juta untuk Jaminan Sosial

Lindungi Pekerja di Sektor Tembakau, Pemkab Klaten Alokasikan DBHCHT Rp 435 Juta untuk Jaminan Sosial

Pemkab Klaten mengalokasikan Rp 435 juta dari DBHCHT 2026 untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.488 pekerja rentan tembakau melalui JKK dan JKM.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer