Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Asisten I Bidang Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Boyolali Totok Eko Y.P. mengatakan, saat ini proses penyusunan perda untuk penetapan batas wilayah masih dilakukan.
”Seharusnya ibu kota kabupaten itu berada di kecamatan Boyolali Kota. Saat ini riilnya masih di Mojosongo. Maka kami akan menerapkan batas wilayah, dengan memasukan area kantor pemkab, utamanya kantor bupati dan DPRD masuk di wilayah Kelurahan Siswodipuran, Boyolali Kota," jelasnya ditemui di kantornya, kemarin (11/10).
Totok menjelaskan pertimbangan tersebut juga merujuk pada wilayah Kelurahan Siswodipuran yang belum memenuhi syarat. Sehingga sebagian area kantor Pemkab Boyolali akan dicaplok, yakni seluas 0,234 kilometer persegi. Mulai dari jalan Boyolali Klaten atau timur SMA BK 2 ke sisi timur sampai Masjid Ageng.
Kemudian menuju ke utara tepatnya Jalan Merdeka Timur sampai jalan Ahmad Yani utara DPRD Boyolali. Berlanjut ke barat sampai Labkesda Dinkes Boyolali.
”Kami sudah pengalaman pemekaran kecamatan. Maka secara bertahap akan dilakukan pembenahan administrasi sesuai yang baru. Termasuk bagi lahan non pemerintahan akan menyesuaikan," katanya.
Kajian mengenai penetapan batas wilayah ini telah dilakukan bersama perguruan tinggi (PT). Termasuk Kelurahan Siswodipuran yang bisa ditambahkan luas wilayahnya. Pihaknya juga akan menggandeng dispendukcapil terkait perubahan data kependudukan, BPN mengenai sertifikat tanah bangunan dan pihak terkait. Totok memastikan, pemerintah akan membantu proses pergantian data masyarakat.
Sementara itu, Kabag Tata Pemerintahan Setda Boyolali Ning Martuti mengatakan, penetapan batas wilayah kecamatan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2018. Sebagian area kantor pemerintahan Pemkab Boyolali akam dimasukan ke wilayah kelurahan Siswodipuran.
”Sesuai hasil kajian untuk memenuhi syarat sebagai ibu kota kabupaten, luas kelurahan harusnya 3 km persegi. Sedangkan Siswodipuran baru 1,49 km persegi. Sehingga untuk memenuhi syarat ada beberapa wilayah Kemiri (area kantor pemkab,red) masuk Siswodipuran," jelasnya. (rgl/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




