Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Disdikbud Boyolali Darmanto menjelaskan, operasional sekolah telah ditentukan sesuai regulasi. Baik peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) ataupun aturan daerah. Salah satunya, tidak boleh ada sekolah negeri di bawah pemerintah dan pemda yang melakukan pungutan pada wali murid.
”Kami mengacu Pasal 9 ayat 1 Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 bahwa santuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemda dilarang memungut biaya. Jadi jangan sampai ada temuan sekolah negeri yang nekat menarik pungutan ke orang tua siswa,” tegasnya pada Minggu (9/1).
Darmanto menerangkan, perlu dipahami bahwa pungutan berbeda dengan sumbangan. Lebih lanjut, sumbangan diartikan bantuan bagi sekolah, namun bentuk dan besarannya tidak ditentukan. Selain itu, tidak ada waktu pembayaran yang ditentukan. Sehingga wali murid bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun, baik barang bahkan tenaga.
”Kalau sekolah menerima sumbangan harus ada inventarisnya, atau didata. Sekolah juga dilarang meminta sumbangan pada wali murid yang masuk kategori keluarga miskin (gakin). Sedangkan pungutan itu, besaran ditentukan waktu pembayaran juga ditentukan. Jadi kalau ada sekolah yang meminta uang dengan besaran ditentukan dan tempo waktu bisa masuk kategori pungutan,” terangnya.
Meski belum ada laporan temuan sekolah yang menarik pungutan, tapi Diadibud Boyolali mewanti-wanti jangan sampai ada sekolah yang nekat menarik pungutan. Kalau sampai ada temuan, pihaknya akan menindak tegas. Yakni melalui proses verifikasi dan jika terbukti, maka akan diproses seusuai aturan yang berlaku.
”Saya mengingatkan ke sekolah, demi menjaga ektabilitas sebagai pendidik kalau menerima sumbangan lebih baik diserahkan dalam bentuk barang. Kalau uang harus masuk kas dan pelaporan. Karena pemungutan jelas tidak boleh, dan sudah diatur dalam permendikbud pendidikan dasar,” tegasnya.
Selain itu, sekolah bisa memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk perawatan sekolah maupun operasional sekolah. Kemudian dana BOS tersebut juga harus dialokasikan bagi siswa kurang mampu. Guna menjamin hak layanan pendidikan bagi siswa kurang mampu. (rgl/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




