Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Boyolali Bahas Enam Raperda Baru

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
SINERGI: Bupati M. Said Hidayat menyerahkan raperda ke Ketua DPRD Marsono. (ISTIMEWA)
SINERGI: Bupati M. Said Hidayat menyerahkan raperda ke Ketua DPRD Marsono. (ISTIMEWA)
BOYOLALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali mulai membahas enam rancangan peraturan daerah (raperda) baru. Tiga raperda dari usulan Bupati, tiga lainnya inisiatif dari DPRD.

Rapat paripurna penyerahan enam raperda tersebut digelar di DPRD Boyolali, kemarin (24/2). Tiga raperda dari Bupati Boyolali yakni Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sedangkan tiga Raperda inisiatif dari DPRD Boyolali yakni Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa, Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Boyolali Dwi Adi Agung Nugroho mengungkapkan, Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa dan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah desa dituntut dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

”Pembangunan di desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa yang menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungan secara mandiri dan partisipatif,” ungkapnya.

Bupati Boyolali M. Said Hidayat menyampaikan seluruh raperda disusun dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali. Salah satunya yakni Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

”Perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan strategis skala nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali dan daerah sekitarnya telah mempengaruhi perubahan lahan pertanian pangan di Kabupaten Boyolali. Sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” ungkap Bupati Said.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan pembentukan tiga panitia khusus untuk pembahasan keenam raperda tersebut. (rgl/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dugaan Keracunan di SMPN 6, DPRD Boyolali Desak Satgas MBG Evaluasi Total Rantai Pasok Makanan

Dugaan Keracunan di SMPN 6, DPRD Boyolali Desak Satgas MBG Evaluasi Total Rantai Pasok Makanan

DPRD Boyolali menekankan krusialnya pengetatan kualitas pengawasan pada seluruh rantai pasok penyediaan bahan pangan MBG di wilayah Boyolali.

Serapan Anggaran DPUPR Baru 11 Persen, Komisi III DPRD Boyolali Minta Megaproyek Pasar Karanggede Dikebut

Serapan Anggaran DPUPR Baru 11 Persen, Komisi III DPRD Boyolali Minta Megaproyek Pasar Karanggede Dikebut

Serapan DPUPR daerah lain rata-rata sudah menembus angka di atas 40 persen sesuai dengan prognosis triwulanan, sementara Kabupaten Boyolali masih tertahan di kisaran 11 persen.

DPRD Boyolali Usulkan Pengurangan Jumlah Item Bantuan Seragam Sekolah Gratis, Ini Alasannya

DPRD Boyolali Usulkan Pengurangan Jumlah Item Bantuan Seragam Sekolah Gratis, Ini Alasannya

alokasi anggaran seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar yang telah disiapkan pemerintah belum mampu mencakup seluruh sekolah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer