Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Inspektur Pembantu II, Inspektorat Boyolali Agung Tri Sulistyo menjelaskan, langkah penanganan kemiskinan ekstrem telah dirumuskan. Salah satunya menetapkan indikator parameter, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat.
“Kami pakai tujuh intervensi indikator kemiskinan. Sebagai tonggak penentuan kemiskinan absolut atau ekstrem. Kemudian, rencana penyandingan data pusat dan daerah, tujuannya untuk mapping per individu. Bukan lagi per KK (kepala keluarga). Nantinya akan menghasilkan data konsolidasi,” ungkapnya, kemarin (10/7).
Dalam program QA Pronankis, ada lima langkah strategis yang disiapkan. Mulai dari intervensi bidang pendidikan, penyediaaan lapangan kerja, dan sebagainya. Mengingat penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, ditandai ketercukupan lapangan pekerjaan. Termasuk berimbas pada daya beli masyarakat yang tinggi.
Saat ini, Pemkab menyediakan program pendidikan penyetaraan. Berupa program kejar paket A gratis, menyasar penduduk usia produktif. Terkait upaya peningkatan penghasilan masyarakat, akan dilakukan pelatihan kerja, peningkatan skill, bantuan modal, bantuan peralatan usaha, serta bantuan kepada KK dengan penghasilan Rp 600 ribu-Rp 900 ribu per bulan.
“Kami juga siapkan langkah peningkatan kualitas rumah tinggal. Melalui berbagai program bantuan perumahan, hingga gas bersubsidi. Intervensi juga menyasar bidang kesehatan dan ketersediaan informasi. Langkah-langkah strategis ini melibatkan stakeholder terkait,” imbuh Agung.
Data triwulan I tahun ini, angka kemiskinan mencapai 35.448 KK atau 10,35 persen. Indikatornya dari penghasilan, rumah tinggal, pendidikan, informasi, pakaian, kesehatan, dan kebutuhan konsumsi.
“Data BPS (Badan Pusat Statistik), kemiskinan di Boyolali pada 2020 naik menjadi 10,18 persen. Lalu naik 10,62 persen pada 2021. Namun angka tersebut di bawah rata-rata kemiskinan di Jateng yang mencapai 11,79 persen. Artinya masih lebih baik. Lalu triwulan I, angka kemiskinan turun jadi 10,35 persen,” terangnya.
Sementara itu, perwakilan Kemenko PMK Nurbudi menyebut kemiskinan mengacu data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dari sini, langkah penghapusan kemiskinan disiapkan.
“Sehingga (intervensi) dapat tepat sasaran, serta fokus menanggulangi kemiskinan. Kami sangat mengapresiasi respons cepat dari kabupaten,” terangnya. (rgl/fer/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

