Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemulangan jamaah haji 2022 resmi berakhir kemarin (14/8). Penutupan prosesi pelaksanaan haji tahun ini menyisakan beberapa evaluasi. Seperti pembatasan kuota dan usia yang menyebabkan masa tunggu haji semakin lama. Tak hanya itu, biaya ibadah haji juga semakin mahal hingga tiga kali lipat. Bahkan tahun ini tembus Rp 103 juta per orang.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI Hilman Latief mengatakan, tahun ini Indonesia memberangkatkan 92.885 jamaah. Namun, ada 157 calon jamaah atau 0,17 persen yang batal berangkat. Di antaranya karena sakit, hamil dan lainnya. Angka tersebut terkecil sepanjang sejarah pemberangkatan haji di Indonesia.
"Ada harapan bagi kita setelah haji masa transisi pandemi ini, tahun depan bisa berangkat normal. Saat ini ada 5,2 juta orang Indonesia menunggu (berangkat haji). Kalau terus dibatasi setengah kuota, bisa jadi masa tunggu kita naik dua kali lipat. Yang tadinya tertulis 20 tahun jadi 40 tahun, yang tadinya 30 tahun jadi 60 tahun," jelasnya.
Selain itu, Kemenag juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Perihal calon jamaah haji asal Indonesia yang mencapai 5,2 juta orang. Apalagi, Indonesia menjadi negara dengan jamaah haji terbesar di dunia. Diharapkan ada kelonggaran kuota sehingga tahun depan bisa memberangkatkan jamaag haji lebih banyak. Setidaknya bisa mendekati 100 persen.
Saat ini, pemerintah Arab Saudi tengah mengkaji potensi penambahan kuota haji. Sebab, jika terus dibatasi 50 persen membuat masa tunggu semakin panjang. Negosiasi yang dilakukan untuk penambahan kuota maupun pembatasan usia. Pihaknya mendorong relaksasi dan telah disambut baik. Namun, berapa usia yang direlaksasi dan jumlahnya akan diumukan resmi.
"Calon jamaah haji lansia mencapai 750-900 ribu orang yang menunggu. Jadi kalau kuota penuh, 220 ribu, kita berangkatkan lansia saja. Untuk 65 tahun ke atas saja, kita butuh waktu 3,5 tahun tanpa ada yang lain. Sebab itu, mudah-mudahan ada relaksasi terkait penambahan usia dan semakin banyak jamaah yang bisa menunaikan haji. khususnya bagi jamaah lansia yang sudah menunggu cukup lama," katanya.
Tak hanya itu, pemerintah juga dihadapkan biaya haji reguler yang cukup tinggi. Yakni rata-rata Rp 88-Rp 102 juta per orang. Padahal biaya haji 2019 hanya berkisar Rp 35 juta per orang. Sehingga pemerintah harus tombok untuk menutup biaya tersebut. Kemenag harus memutar otak untuk mengatasi hal tersebut.
Di antaranya, mengkaji istitha'ah para jamaah. Yakni kemampuan melaksanakan ibadah haji secara fisik, mental dan perbekalan. Termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar semakin efektif mengelola dana haji. Sehingga bisa memberikan manfaat yang bisa dipergunakan kembali. Kemenag berupaya agar pelaksanaan haji tetap bisa dijangkau semua kalangan.
"Menag sudah berdialog dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi agar biaya haji bisa semakin proporsioal. Khususnya biaya di Masyair seperti (ibadah) Arofah, Muzdalifah dan Mina. Karena yang mahal di situ. Dalam empat hari ibadah itu belum termasuk transport dan lainnya, menghabiskan Rp 23-24 juta. Tanpa tiket tanpa apa-apa, biayanya 5.605 real sekitar Rp 20 juta lebih harganya," terangnya.
Kemenag mencoba menegosiasikan dengan Arab Saudi. Mengingat banyak jamaah haji asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. "Kami berusaha menegosiasikan, karena Indonesia dengan jamaah Haji terbanyak. Maka kami mencoba berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi agar pembiayaan yang lebih rasional," terangnya.
Sedangkan evaluasi pelaksanaan haji akan disampaikan secepatnya. Meski evaluasi harian sudah dilakukan. Namun, saat ini, pihaknya masih berfokus pada pemulangan jamaah haji. Kemudian petugas masih menyisir masalah tersisa ataupun hal yang dituntaskan di Arab Saudi. Petugas haji yang tersisa akan dipulangkan pada 16-17 Agustus. (rgl/bun/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




