Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali Insan Adi Asmono mengatakan, penanganan ODGJ dilakukan melalui visitasi dan intervensi. Hasil pendataan melalui monitoring center of development (MCD), ODGJ kerap tidak memiliki data kependudukan hingga akses pengobatan.
“Ada yang belum mendapatkan bantuan karena tidak punya NIK (nomor induk kependudukan). Yang belum punya NIK 49 ODGJ. Yang sudah mempunyai BPJS sebanyak 1.936 orang, yang tidak punya BPJS ada 1.065 orang, dan yang sudah diobati 1.683 orang," urainya, Jumat (19/8).
Artinya, masih ada 1.343 ODGJ yang memerlukan bantuan pengobatan. Mereka kesulitan mendapatkan akses data kependudukan maupun bantuan kesehatan jiwa.
Sebab itu, pemkab melakukan pola penanganan dengan pendataan, perekaman KTP, kemdian pemberian jaminan sosial dengan dibuatkan BPJS Kesehatan. Bantuan tersebut akan memudahkan ODGJ mengakses pengobatan di RSUD Simo.
Terkait pemasungan, Insan menegaskan nol kasus. “Tapi jika ternyata masih ada, maka kami datangi dan ditangani. Dibawa ke rumah sakit jiwa, direhabilitasi tempat tinggalnya agar layak, dan dikembalikan saat lingkungan siap. Kami juga dibantu relawan dalam mendampingi pemberian obat," ungkapnya.
Terpisah, Yuni Puji Astuti, salah seorang relawan pendamping ODGJ di Desa Nepen, Teras menjelaskan, ada enam ODGJ di desanya yang mendapatkan pendampingan. Selama ini, tidak ada ODGJ yang sampai dipasung.
"Tidak ada kesulitan. Alhamdulillah semua nurut. Pendekatannya tergantung dari kitanya. Kita perlakukan ODGJ layaknya orang normal, jadi dia nggak benci sama kita. Malah dianggap ibu sendiri,” jelasnya.
Pendampingan dan visitasi dilakukan secara rutin. Ketika terjadi gangguan jiwa yang agak berat, misalnya mengamuk dan lainnya, maka pasien dibawa ke RSUD Simo. (rgl/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




