Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lebih 1.000 ODGJ Butuh Akses Kesehatan Jiwa

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
PERHATIAN: Pengecekan kesehatan dan pendampingan oleh petugas Puskesmas Teras. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)
PERHATIAN: Pengecekan kesehatan dan pendampingan oleh petugas Puskesmas Teras. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)
BOYOLALI – Penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menjadi prioritas Pemkab Boyolali. Tercatat, sebanyak 1.343 ODGJ butuh mengakses layanan kesehatan jiwa, kependudukan, dan pendampingan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali Insan Adi Asmono mengatakan, penanganan ODGJ dilakukan melalui visitasi dan intervensi. Hasil pendataan melalui monitoring center of development (MCD), ODGJ kerap tidak memiliki data kependudukan hingga akses pengobatan.

“Ada yang belum mendapatkan bantuan karena tidak punya NIK (nomor induk kependudukan). Yang belum punya NIK 49 ODGJ. Yang sudah mempunyai BPJS sebanyak 1.936 orang, yang tidak punya BPJS ada 1.065 orang, dan yang sudah diobati 1.683 orang," urainya, Jumat (19/8).

Artinya, masih ada 1.343 ODGJ yang memerlukan bantuan pengobatan. Mereka kesulitan mendapatkan akses data kependudukan maupun bantuan kesehatan jiwa.

Sebab itu, pemkab melakukan pola penanganan dengan pendataan, perekaman KTP, kemdian pemberian jaminan sosial dengan dibuatkan BPJS Kesehatan. Bantuan tersebut akan memudahkan ODGJ mengakses pengobatan di RSUD Simo.

Terkait pemasungan, Insan menegaskan nol kasus. “Tapi jika ternyata masih ada, maka kami datangi dan ditangani. Dibawa ke rumah sakit jiwa, direhabilitasi tempat tinggalnya agar layak, dan dikembalikan saat lingkungan siap. Kami juga dibantu relawan dalam mendampingi pemberian obat," ungkapnya.

Terpisah, Yuni Puji Astuti, salah seorang relawan pendamping ODGJ di Desa Nepen, Teras menjelaskan, ada enam ODGJ di desanya yang mendapatkan pendampingan. Selama ini, tidak ada ODGJ yang sampai dipasung.

"Tidak ada kesulitan. Alhamdulillah semua nurut. Pendekatannya tergantung dari kitanya. Kita perlakukan ODGJ layaknya orang normal, jadi dia nggak benci sama kita. Malah dianggap ibu sendiri,” jelasnya.

Pendampingan dan visitasi dilakukan secara rutin. Ketika terjadi gangguan jiwa yang agak berat, misalnya mengamuk dan lainnya, maka pasien dibawa ke RSUD Simo. (rgl/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kunjungi Sragen, Dirut BPJS Kesehatan Larang Rumah Sakit Tolak Pasien Darurat

Kunjungi Sragen, Dirut BPJS Kesehatan Larang Rumah Sakit Tolak Pasien Darurat

Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito meminta seluruh rumah sakit untuk tidak menolak pasien, baik kategori non-emergency maupun emergency.

Perkuat Integritas Layanan JKN, BPJS Kesehatan Dorong Pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association

Perkuat Integritas Layanan JKN, BPJS Kesehatan Dorong Pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association

Pada forum INAHAFF 2026 tersebut, BPJS Kesehatan turut memberikan apresiasi kepada tokoh, tim pencegahan serta pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi membangun budaya anti-kecurangan dalam program JKN.

PBI JK Masuk Masa Tenggang 90 Hari, Dinsos Sukoharjo Dorong Warga segera Perbarui Data Desil

PBI JK Masuk Masa Tenggang 90 Hari, Dinsos Sukoharjo Dorong Warga segera Perbarui Data Desil

Kepala Dinsos Sukoharjo Yunia Wahdiyati mengatakan, masa tenggang 90 hari merupakan kesempatan bagi peserta untuk melakukan pembaruan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang naik desil.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer